 |
| Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Hidayatus Siddiq, S.Pd., MM |
Detikacehnews.id | Bireuen – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Hidayatus Siddiq, S.Pd., MM, hadir langsung mendampingi ratusan tenaga honorer dalam pertemuan audiensi dengan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, Kamis (25/9/2025) di Ruang Oproom, Kantor Bupati Bireuen.
Audiensi ini digelar untuk menindaklanjuti berbagai keluhan dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) nondatabase, khususnya tenaga honorer kategori R2, R3, dan R4, yang gagal masuk dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu karena nama mereka tidak terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam keterangannya, Hidayatus Siddiq menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk menjembatani aspirasi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi namun terhambat proses administratif.
“Ada beberapa tenaga honorer dari berbagai dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, bukan hanya guru, yang melapor langsung tentang masalah ini. Mereka sudah bertahun-tahun mengabdi, baik sebagai tenaga magang maupun honorer, namun tidak masuk dalam database BKN sehingga tidak dapat diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu. Karena itu, mereka meminta perhatian pemerintah dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Bupati,” jelas Hidayatus.
 |
| Dokumentasi foto bersama para honorer, Bupati, Ketua Komisi IV DPRK, serta para pejabat yang hadir usai kegiatan audiensi berlangsung. |
Hidayatus juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan audiensi yang difasilitasi pemerintah daerah. Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 100 perwakilan tenaga honorer, mewakili total sekitar 500 orang dari berbagai instansi di Kabupaten Bireuen, ia mengungkapkan harapannya agar perjuangan para honorer ini segera membuahkan hasil.
“Alhamdulillah, kami berkesempatan mendampingi CPNS nondatabase untuk bertemu langsung dengan Bapak Bupati. Andaikan kita bisa membedah lautan untuk memadamkan kobaran api, ayo kita lakukan. Tetapi jika hanya ada secangkir air di tangan, mari kita siramkan,” ucapnya penuh makna, menggambarkan pentingnya langkah kecil namun pasti dalam memperjuangkan hak para tenaga honorer.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, mendengar langsung seluruh keluhan para tenaga honorer yang hadir. Ia menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mencari solusi secepat mungkin.
“Saya meminta BKPSDM untuk segera menindaklanjuti proses pengecekan dan pengusulan nama-nama honorer R2 dan R3 yang belum terdata di database BKN agar dapat segera diusulkan. Proses pendataan dan pengangkatan PPPK Paruh Waktu harus dilakukan secara terbuka dan transparan,” tegas Bupati Mukhlis.
Bupati Mukhlis menambahkan bahwa dirinya tidak hanya berhenti pada instruksi kepada BKPSDM, tetapi juga akan mengambil langkah lebih strategis agar aspirasi para honorer benar-benar sampai ke pemerintah pusat.
“Sebagai tindak lanjut yang nyata, saya akan menyurati seluruh instansi terkait agar segera mengembalikan dan menyerahkan data lengkap tenaga honorer kepada BKPSDM. Data tersebut nantinya akan kami verifikasi ulang dan teruskan secara resmi ke Kementerian PAN-RB. Langkah ini penting agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi riil tenaga honorer di Kabupaten Bireuen, termasuk mereka yang telah lama mengabdi namun belum tercatat dalam database BKN,” tegasnya.
Ia menegaskan, penyuratan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bukti komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak para honorer. Dengan adanya surat resmi tersebut, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan kebijakan khusus atau membuka peluang baru dalam rekrutmen PPPK, sehingga para honorer yang sebelumnya tidak terdata tetap memiliki kesempatan yang sama.
“Kami tidak ingin ada tenaga honorer yang telah lama mengabdi, bahkan puluhan tahun, terabaikan hanya karena persoalan teknis pendataan. Dengan surat resmi ini, kami berharap suara mereka bisa didengar, dan peluang untuk diterima sebagai PPPK benar-benar terbuka,” lanjutnya dengan nada tegas.
Bupati juga menekankan bahwa proses ini akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, serta meminta seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk proaktif membantu pengumpulan data agar tidak ada satu pun honorer yang terlewat.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Saya minta semua pihak mendukung penuh, karena setiap nama yang kita usulkan adalah wujud penghargaan atas pengabdian mereka kepada daerah,” tutup Bupati Mukhlis
Pertemuan yang turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Hanafiah, SP, Kepala BKPSDM Zaldi, AP, serta sejumlah pejabat penting lainnya itu berlangsung kondusif dan penuh keakraban. Para honorer dipersilakan menyampaikan aspirasi mereka tanpa batasan dan tanpa pembedaan.
Usai audiensi, para tenaga honorer mengaku puas dan lega karena aspirasi mereka mendapat perhatian langsung dari Bupati. Mereka pun menyampaikan apresiasi atas sikap ramah dan terbuka Bupati Mukhlis yang mendengarkan setiap permasalahan secara detail. Pertemuan kemudian diakhiri dengan foto bersama antara para honorer, Bupati, Ketua Komisi IV DPRK, serta para pejabat yang hadir.
Hidayatus Siddiq menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. “Kami berharap permasalahan ini segera teratasi. Hanya tinggal beberapa saja dari mereka yang belum lolos PPPK Paruh Waktu karena persoalan database. Kami di DPRK akan terus memantau agar para honorer mendapatkan hak mereka,” pungkasnya.
Audiensi ini menjadi langkah penting dalam memastikan keadilan bagi tenaga honorer di Kabupaten Bireuen, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dan DPRK Bireuen untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan PPPK secara transparan, terbuka, dan berkeadilan.
