.jpg)
Detikacehnews.id | Bireuen - Komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mempercepat pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi akibat siklon Senyar kini memasuki tahapan krusial. Penyaluran dana stimulan perbaikan rumah tahap II senilai Rp86,1 miliar resmi dikucurkan melalui penyerahan simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, di Pendopo Bupati Bireuen, Selasa (3/3/2026).
Kehadiran pemerintah pusat dalam agenda tersebut menandai kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana. Dana stimulan yang disalurkan menjadi bagian penting dari upaya mempercepat pemulihan hunian masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen.
Komisi IV DPRK Bireuen menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat proses penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Pengawasan dilakukan secara aktif melalui rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen serta pemantauan lapangan.
Berdasarkan hasil rapat kerja tersebut, bantuan logistik tanggap darurat berupa 880 ton beras telah tuntas disalurkan kepada masyarakat terdampak di sejumlah kecamatan. Distribusi logistik ini menjadi langkah awal dalam memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sebelum memasuki fase pemulihan fisik hunian.
Ketua Komisi IV DPRK Bireuen, Hidayatus Sidiq, menilai dukungan finansial yang signifikan dari pemerintah pusat merupakan hasil koordinasi yang efektif dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan kementerian terkait di tingkat nasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan memperoleh bantuan tersebut tidak terlepas dari kerja sama yang solid lintas lembaga.
“Kehadiran Menko PMK hari ini membawa dana stimulan adalah jawaban nyata atas kerja keras koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Sebagai sosok yang pernah dikenal sebagai keuchik termuda di Bireuen saat memimpin Gampong Blang Guron, Hidayatus Sidiq menekankan pentingnya validitas data dalam setiap proses penyaluran bantuan. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama dalam menjamin keadilan bagi masyarakat desa yang terdampak.
Secara rinci, dana stimulan sebesar Rp86,1 miliar tersebut dialokasikan untuk 4.347 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, Rp44,3 miliar diperuntukkan bagi 2.954 KK dengan kategori rumah rusak ringan, masing-masing menerima bantuan sebesar Rp15 juta per unit.
Sementara itu, untuk kategori rumah rusak sedang, pemerintah mengalokasikan total Rp41,7 miliar yang menyasar 1.393 KK dengan nilai bantuan sebesar Rp30 juta per rumah. Adapun kategori rusak berat yang mencakup 1.045 KK, termasuk data sanggahan dari warga yang merasa belum terakomodasi, dipastikan akan masuk dalam agenda verifikasi lanjutan oleh tim teknis.
Terkait proses validasi, Hidayatus Sidiq menjelaskan bahwa seluruh data penerima bantuan merupakan hasil kerja profesional tim bentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebanyak 200 personel yang diterjunkan merupakan tenaga ahli yang telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) khusus dari BNPB pusat sebelum melakukan verifikasi faktual di lapangan.
Tim tersebut melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi fisik bangunan, tingkat kerusakan, serta kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam regulasi bantuan stimulan perbaikan rumah.
“Proses verifikasi ini ditangani oleh tim ahli yang memang dibentuk dan ditempa oleh BNPB. Mereka adalah ujung tombak yang memastikan kondisi fisik bangunan di lapangan sesuai dengan kriteria bantuan. Bagi warga yang belum terdata, tim ini akan kembali melakukan verifikasi ulang segera setelah Lebaran Idul Fitri,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan III yang meliputi Kecamatan Kutablang, Makmur, dan Gandapura tersebut.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPRK Bireuen melalui Komisi IV tidak hanya berperan dalam fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan dukungan penuh terhadap percepatan realisasi bantuan. Menurutnya, pemulihan pasca-bencana harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek fisik bangunan, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan sosial masyarakat.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Bireuen, lanjutnya, saat ini berada dalam posisi yang solid dan konstruktif. Komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intensif dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Penyaluran bantuan yang masif ini adalah bukti bahwa koordinasi kita ke pusat berjalan sangat efektif dan produktif untuk kepentingan seluruh masyarakat Bireuen,” pungkasnya.
Dengan dimulainya penyaluran tahap II ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama DPRK optimistis proses pemulihan pasca-bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan menyentuh seluruh warga terdampak secara adil. Pengawasan berkelanjutan diharapkan mampu memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membangun kembali kehidupan mereka pasca-bencana.
