 |
| Bupati Bireuen dan pejabat lainnya foto bersama dengan tenaga honorer yang hadir usai kegiatan audiensi berlangsung. |
Detikacehnews.id | Bireuen – Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer yang hingga kini belum terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan gagal mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Pernyataan ini disampaikan dalam audiensi bersama perwakilan tenaga honorer kategori R2, R3, dan R4 di Ruang Oproom Kantor Bupati Bireuen, Kamis (25/9/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 100 tenaga honorer perwakilan dari 500 orang di berbagai instansi pemerintahan, Bupati Mukhlis mendengar langsung keluhan para tenaga honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi namun tidak masuk dalam database BKN. Kondisi tersebut membuat mereka gagal diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu meski memiliki masa kerja yang memadai.
“Saya memahami kegelisahan Bapak Ibu semua. Banyak yang sudah lama mengabdi, bahkan puluhan tahun, namun terhambat hanya karena masalah teknis pendataan. Pemerintah Kabupaten Bireuen akan berupaya maksimal agar aspirasi ini benar-benar tersampaikan dan mendapatkan solusi,” tegas Bupati Mukhlis.
Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Mukhlis memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bireuen untuk segera menindaklanjuti proses pengecekan dan pengusulan nama-nama honorer yang belum masuk database BKN. Ia meminta agar pendataan dilakukan secara cepat, akurat, dan transparan.
Tak hanya itu, Bupati Mukhlis menyiapkan langkah strategis dengan mengirimkan surat resmi ke seluruh instansi terkait agar menyerahkan kembali data lengkap para tenaga honorer kepada BKPSDM. Data tersebut akan diverifikasi dan kemudian disampaikan ke Kementerian PAN-RB sebagai dasar pertimbangan pemerintah pusat.
“Sebagai tindak lanjut nyata, saya akan menyurati semua instansi agar segera menyerahkan data honorer ke BKPSDM. Setelah diverifikasi, data ini akan kita teruskan ke Kementerian PAN-RB agar pemerintah pusat dapat memahami kondisi riil di Bireuen. Kami berharap langkah ini membuka peluang bagi mereka yang sebelumnya tidak terdata untuk dapat diusulkan dalam rekrutmen PPPK berikutnya,” ujar Bupati dengan nada tegas.
Mukhlis menekankan bahwa penyuratan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak tenaga honorer. Ia juga meminta seluruh kepala instansi untuk proaktif membantu pengumpulan data, agar tidak ada satu pun honorer yang terlewat.
Audiensi yang berlangsung di lantai dua Kantor Bupati Bireuen tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Hanafiah, SP, Kepala BKPSDM Zaldi, AP, Ketua Komisi IV DPRK Bireuen Hidayatus Siddiq, S.Pd., MM, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Para tenaga honorer dipersilakan menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka dan tanpa pembedaan.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Bupati Mukhlis mendengarkan setiap keluhan satu per satu, memberikan kesempatan kepada perwakilan honorer untuk menyampaikan persoalan mereka dengan leluasa. Langkah ini membuat para honorer merasa dihargai dan mendapatkan perhatian langsung dari pimpinan daerah.
Di akhir pertemuan, Bupati Mukhlis kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan DPRK Bireuen dan pihak terkait lainnya hingga permasalahan ini menemukan solusi yang adil.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya tidak ingin ada tenaga honorer yang terabaikan hanya karena persoalan administrasi. Kami akan kawal proses ini sampai ke pusat agar aspirasi para honorer benar-benar didengar,” tegasnya.
Para tenaga honorer yang hadir pun menyatakan kepuasan atas sikap terbuka dan langkah cepat yang diambil Bupati Mukhlis. Mereka berharap upaya ini benar-benar membuahkan hasil, sehingga tenaga honorer yang telah lama mengabdi dapat memperoleh kepastian status dan masa depan yang lebih baik.
Pertemuan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan komitmen bersama untuk memperjuangkan hak para honorer. Audiensi ini menjadi bukti bahwa Bupati Bireuen tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak nyata dalam memperjuangkan keadilan bagi tenaga honorer di Kabupaten Bireuen.
