×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Bupati Bireuen Hadiri Konferensi Ke-IV FKKA di Banda Aceh, Dorong Sinergi dan Kolaborasi Antarwilayah

Minggu, 19 April 2026 | 10:22 WIB Last Updated 2026-04-19T03:22:23Z


 
Detikacehnews.id | Banda Aceh - Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, ST, menghadiri Konferensi Ke-IV Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA) yang digelar di Pendopo Wali Kota Banda Aceh. Pertemuan strategis tersebut mempertemukan para kepala daerah dan pimpinan DPRK se-Aceh dalam rangka memperkuat sinergi antardaerah serta membahas keberlanjutan organisasi ke depan.

Konferensi diawali dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dewan Pimpinan FKKA Periode III tahun 2020–2025. Penyampaian laporan ini menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai capaian, program kerja, serta tantangan yang dihadapi selama lima tahun terakhir dalam menjalankan fungsi forum sebagai wadah koordinasi dan komunikasi pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

Selain menjadi ajang evaluasi, konferensi juga mengagendakan pemilihan Dewan Pimpinan FKKA Periode IV masa bakti 2025–2030. Proses pemilihan tersebut diharapkan melahirkan kepengurusan baru yang mampu membawa semangat dan gagasan segar dalam memperkuat peran FKKA sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah secara kolektif.

Dalam forum tersebut, sejumlah poin penting turut dibahas, di antaranya pengesahan Surat Keputusan (SK) terkait kewajiban iuran anggota guna memastikan kemandirian finansial organisasi. Selain itu, peserta juga menyepakati penyusunan program kerja satu tahun ke depan yang difokuskan pada penguatan kolaborasi pembangunan antarkabupaten/kota, termasuk sinkronisasi program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Koordinator FKKA Periode III ex officio yang juga Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’duddin Djamal, menyampaikan bahwa konferensi tersebut memiliki arti penting dalam menentukan arah dan keberlanjutan forum ke depan. Menurutnya, momentum konferensi menjadi kesempatan strategis untuk memilih kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan positif serta memperkuat peran FKKA dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

Sementara itu, Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ia menyatakan bahwa kebijakan di tingkat provinsi tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan implementasi yang kuat di daerah.

Kebijakan di tingkat provinsi tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan implementasi yang kuat di daerah. Sebaliknya, berbagai tantangan di daerah juga merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara kolektif,” ujarnya.

Kehadiran Bupati Bireuen dalam forum tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk terus aktif dalam memperkuat kerja sama antardaerah. Mukhlis menyatakan bahwa koordinasi lintas wilayah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan strategis yang membutuhkan kolaborasi bersama.

Ia juga berharap kepengurusan baru FKKA nantinya dapat lebih responsif terhadap isu-isu lokal, terutama yang memerlukan sinergi antarwilayah, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Aceh.

Dalam hasil Konferensi Ke-IV FKKA tersebut, Bupati Bireuen turut ditunjuk sebagai koordinator untuk penentuan formatur pengurus di wilayah kawasan timur–utara Aceh. Penunjukan tersebut dilakukan bersama lima koordinator wilayah lainnya yang mewakili berbagai kawasan di Aceh.

Penunjukan ini sekaligus menunjukkan peran aktif Kabupaten Bireuen dalam proses pembentukan struktur kepengurusan FKKA periode mendatang. Dengan keterlibatan tersebut, diharapkan komunikasi dan koordinasi antardaerah di kawasan timur–utara Aceh dapat semakin solid, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konferensi Ke-IV FKKA ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus memperkuat kolaborasi lintas kabupaten/kota serta menjaga keberlanjutan forum sebagai wadah komunikasi strategis dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah di Aceh.