Detikacehnews.id | Bireuen – Pemerintah Kabupaten Bireuen terus memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP). Program yang menjadi bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional tersebut resmi diluncurkan oleh Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T., di Aula Wisma Bireuen Jaya, Rabu (14/10/2026).
Peluncuran ILP ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mendorong perubahan pendekatan pelayanan kesehatan, dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada penanganan penyakit menjadi pelayanan yang berfokus pada kebutuhan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup manusia.
Melalui penerapan sistem tersebut, pelayanan kesehatan diharapkan dapat berlangsung secara lebih terintegrasi, mulai dari masa kehamilan, bayi dan balita, anak-anak, remaja, usia dewasa, hingga kelompok lanjut usia (lansia).
Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan ketika seseorang mengalami sakit, tetapi juga mengutamakan upaya promotif dan preventif, termasuk edukasi kesehatan, pemantauan kondisi masyarakat, skrining, serta deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit.
Kegiatan peluncuran tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bireuen, perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, para camat, kepala puskesmas, Ketua Asosiasi Keuchik dari tiga wilayah, yakni Timur, Barat, dan Tengah, serta perwakilan keuchik dari berbagai gampong di Kabupaten Bireuen.
Kehadiran unsur pemerintah daerah hingga pemerintahan gampong menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan ILP. Sebab, keberhasilan integrasi pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada tenaga medis dan fasilitas kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, serta partisipasi aktif masyarakat.
Ubah Paradigma Pelayanan Kesehatan
Dalam sambutannya, Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T., menegaskan bahwa peluncuran Integrasi Layanan Primer merupakan momentum penting dalam pembaruan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Bireuen.
Menurutnya, ILP bukan sekadar program baru, melainkan perubahan paradigma yang menempatkan kebutuhan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama melalui pendekatan berdasarkan siklus hidup.
“ILP ini bukan sekadar program baru, melainkan sebuah perubahan paradigma pelayanan kesehatan. Jika selama ini pelayanan kesehatan cenderung berdasarkan penyakit, maka melalui ILP, pelayanan akan difokuskan pada siklus hidup manusia mulai dari masa kehamilan, balita, remaja, dewasa, hingga lansia,” ujarnya.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu membuat pelayanan kesehatan lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Setiap kelompok usia memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda sehingga membutuhkan bentuk pelayanan, pemantauan, dan pencegahan yang sesuai.
Melalui sistem yang terintegrasi, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih terarah sejak tahap awal kehidupan hingga usia lanjut. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat deteksi dini terhadap masalah kesehatan sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
Bupati menekankan bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut harus diikuti dengan kesiapan seluruh unsur pelaksana, baik dari sisi tenaga kesehatan, tata kelola pelayanan, koordinasi antarinstansi, maupun dukungan masyarakat di tingkat gampong.
Karena itu, pelaksanaan ILP perlu dibangun melalui komitmen bersama agar kebijakan yang telah diluncurkan dapat diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perkuat Puskesmas, Pustu, dan Posyandu
Pemerintah Kabupaten Bireuen, lanjut Mukhlis, berkomitmen penuh mendukung keberhasilan program Integrasi Layanan Primer dengan memperkuat pelayanan kesehatan dasar secara berjenjang.
Penguatan tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), hingga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berada di setiap gampong.
Ketiga unsur pelayanan tersebut memiliki peran penting dalam mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas menjadi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, sementara Pustu dan Posyandu berperan memperluas jangkauan pelayanan hingga ke lingkungan tempat tinggal warga.
“Tujuan utama dari integrasi ini adalah memastikan layanan kesehatan dasar yang berkualitas dapat diakses secara lebih cepat, tepat, dekat, dan ramah oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bireuen tanpa terkecuali,” tegas Bupati.
Melalui penguatan jaringan pelayanan kesehatan tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, pemeriksaan, pemantauan kesehatan, serta layanan dasar sesuai kebutuhan masing-masing kelompok usia.
Pelayanan yang lebih dekat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatan secara berkala, tidak hanya ketika mengalami keluhan atau gangguan kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara Puskesmas, Pustu, Posyandu, pemerintah kecamatan, dan pemerintah gampong menjadi faktor penting untuk memastikan kesinambungan pelayanan. Dengan koordinasi yang baik, kebutuhan kesehatan masyarakat dapat dipantau secara lebih terstruktur dan tindak lanjut pelayanan dapat dilakukan sesuai kewenangan masing-masing fasilitas kesehatan.
Apresiasi Posyandu ILP Meunasah Dayah
Pada kesempatan tersebut, Bupati Mukhlis turut memberikan apresiasi kepada Posyandu ILP di Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, yang dinilai telah berhasil menjalankan program tersebut dan mendapat perhatian positif dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Keberhasilan Posyandu ILP Meunasah Dayah menjadi salah satu contoh penerapan integrasi pelayanan kesehatan di tingkat gampong yang diharapkan dapat dikembangkan di wilayah lain.
Bupati berharap pengalaman dan praktik baik yang telah dijalankan di lokasi tersebut dapat menjadi referensi bagi gampong-gampong lainnya dalam mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup.
Replikasi praktik baik tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembentukan layanan, tetapi juga pada penguatan kualitas pelaksanaan, keterlibatan masyarakat, serta kesinambungan kegiatan pelayanan kesehatan.
Dalam konteks ini, Posyandu memiliki posisi penting karena menjadi salah satu titik pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dukungan pemerintah gampong dan partisipasi warga diperlukan agar kegiatan pemantauan kesehatan, edukasi, serta deteksi dini dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga berharap keberadaan Posyandu ILP dapat semakin memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, sekaligus mendorong keluarga untuk lebih aktif memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar.
Camat dan Keuchik Diminta Berperan Aktif
Untuk memastikan program tersebut berjalan efektif, Bupati Mukhlis menginstruksikan Dinas Kesehatan dan seluruh kepala Puskesmas agar segera menata alur pelayanan sesuai dengan klaster siklus hidup.
Penataan ini diperlukan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok usianya, sekaligus mendukung keteraturan pelaksanaan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Bupati juga meminta para camat dan keuchik untuk memberikan dukungan penuh terhadap implementasi ILP di wilayah masing-masing. Dukungan tersebut mencakup penguatan koordinasi, keterlibatan pemerintah gampong, serta pemanfaatan dana desa sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku untuk mendukung keberlanjutan operasional Pustu dan Posyandu ILP.
Menurutnya, dukungan pemerintah di tingkat kecamatan dan gampong sangat penting karena pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya jajaran Dinas Kesehatan.
Pemerintah gampong diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan kesehatan, termasuk dalam mendorong kehadiran warga pada kegiatan Posyandu serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan keluarga dan lingkungan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat jangkauan pelayanan hingga ke masyarakat yang selama ini menghadapi kendala dalam mengakses fasilitas kesehatan.
Kader Posyandu Jadi Ujung Tombak Deteksi Dini
Selain menekankan peran pemerintah daerah dan tenaga kesehatan, Bupati Mukhlis juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas kader Posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat.
Ia berpesan agar para kader terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan skrining kesehatan secara berkala dan membantu mendeteksi secara dini berbagai masalah kesehatan warga.
Peningkatan kapasitas kader menjadi bagian penting dari penerapan ILP karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki peran dalam mendukung kegiatan pelayanan di tingkat gampong.
Dengan keterampilan yang memadai serta koordinasi bersama tenaga kesehatan, kader diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelayanan masyarakat dan mendorong warga yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
Upaya deteksi dini tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah pencegahan dan mengurangi risiko keterlambatan penanganan masalah kesehatan.
Bupati berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan perannya secara konsisten sehingga pelaksanaan ILP tidak berhenti pada kegiatan peluncuran, tetapi berlanjut menjadi sistem pelayanan yang berjalan secara nyata dan berkesinambungan.
Pelaksanaan Kegiatan Berlangsung Selama Tiga Hari
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, dr. Irwan, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan peluncuran dan penguatan pelaksanaan Integrasi Layanan Primer bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai kebijakan serta mekanisme penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi.
Selain itu, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung penerapan sistem pelayanan yang baru, meningkatkan koordinasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, fasilitas rujukan, hingga perangkat pemerintahan di tingkat desa atau gampong.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu aspek penting agar pelaksanaan ILP dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 101 peserta dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, 14–16 Oktober 2026, dengan peserta yang berbeda pada setiap harinya.
Peserta kegiatan terutama berasal dari jajaran Puskesmas dan para penanggung jawab klaster di masing-masing Puskesmas. Keterlibatan mereka diharapkan dapat mendukung pemahaman teknis sekaligus mempersiapkan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan pendekatan siklus hidup.
Adapun pembiayaan kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.
Melalui kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan berharap seluruh unsur pelaksana memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan ILP, sehingga koordinasi dan pelaksanaan pelayanan kesehatan terintegrasi dapat berjalan lebih optimal di wilayah Kabupaten Bireuen.
Peluncuran Integrasi Layanan Primer ini sekaligus menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar yang lebih dekat dengan masyarakat, mengedepankan pencegahan, dan memperhatikan kebutuhan kesehatan setiap kelompok usia.
Acara peluncuran ditutup dengan sesi foto bersama dan pemukulan rapai sebagai simbol peresmian Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Bireuen.
