Detikacehnews.id | Bireuen – Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali melakukan penataan birokrasi melalui pelantikan dan pengukuhan 145 pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Pelantikan yang mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Pengawas, Kepala Puskesmas (Kapus), serta Pejabat Fungsional tersebut berlangsung di Aula Lama Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bireuen, Senin (9/11/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, para asisten, Direktur RSUD dr. Fauziah, rohaniwan, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Sebanyak 145 pejabat yang dilantik dan dikukuhkan merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam melakukan penyegaran organisasi, penyesuaian kelembagaan, sekaligus memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat eselon II dikukuhkan kembali setelah mengikuti tahapan job fit atau uji kesesuaian kompetensi. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesesuaian antara kompetensi, pengalaman, dan kapasitas aparatur dengan kebutuhan organisasi serta arah pembangunan daerah.
Selain itu, dua orang Kepala Puskesmas turut dilantik untuk memperkuat manajemen dan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan. Pemerintah daerah juga melantik 55 Pejabat Fungsional yang akan menjalankan tugas sesuai bidang keahlian dan unit kerja masing-masing.
Sementara itu, sebanyak 75 Pejabat Eselon III dan IV dikukuhkan sebagai dampak dari penyesuaian dan penataan kelembagaan menyusul perubahan nomenklatur pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah.
Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan struktur organisasi yang lebih efektif, memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, serta mendorong setiap perangkat daerah bekerja secara lebih terarah dalam menjalankan program pemerintahan dan pembangunan.
Razuardi: Jabatan Merupakan Amanah dan Tanggung Jawab
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., menyampaikan bahwa rotasi, mutasi, promosi, maupun pengukuhan jabatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, penataan jabatan diperlukan sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas organisasi, memperkuat kinerja aparatur, serta menyesuaikan kebutuhan pemerintahan dengan perkembangan dan tuntutan pelayanan masyarakat.
Ia berharap perubahan nomenklatur maupun rotasi jabatan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Sebaliknya, perubahan tersebut harus menjadi momentum untuk membangun semangat baru, meningkatkan profesionalisme, dan menghadirkan berbagai inovasi di setiap perangkat daerah.
"Pelantikan ini bukan sekadar formalitas pergantian posisi, melainkan bentuk kepercayaan dan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Rotasi serta promosi ini dilakukan untuk penyegaran serta mendorong terciptanya inovasi baru di setiap unit kerja," ujarnya.
Razuardi juga mengingatkan bahwa setiap pejabat yang diberikan kepercayaan menduduki jabatan tertentu harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang berintegritas, adaptif, dan bertanggung jawab.
Ia menekankan pentingnya membangun kerja sama tim serta menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini berpotensi menghambat koordinasi antarlembaga. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh jajaran pemerintahan.
"Sebagai aparatur di unit kerja masing-masing, Saudara sekalian dituntut untuk memiliki loyalitas tinggi terhadap tugas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu membangun sinergi lintas sektor. Berikan pelayanan yang ramah, cepat, dan bermutu tinggi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terlayani dengan profesionalisme tanpa diskriminasi," tegasnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa orientasi utama penataan birokrasi bukan hanya pada perubahan posisi dan struktur organisasi, melainkan pada peningkatan kualitas kinerja aparatur serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Wakil Bupati juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera melakukan konsolidasi internal, memahami tugas dan fungsi jabatan, serta beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk bergerak bersama dalam melaksanakan program-program prioritas pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bireuen yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sejumlah Pejabat Eselon II Mendapat Pengukuhan dan Penugasan Baru
Dalam agenda pelantikan dan pengukuhan tersebut, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b turut mendapatkan pengukuhan maupun penugasan baru pada perangkat daerah.
Ritahayati, S.T. kembali dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bireuen.
Sementara itu, Mursyidi, S.H., M.M., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan, kini dipercayakan mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Selanjutnya, Mirza Fahmi, S.STP., M.Si., tetap dikukuhkan dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun Ir. M. Jafar, M.M., dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan.
Perubahan penugasan juga terjadi pada dr. Irwan. Pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan tersebut kini dipercayakan menempati jabatan baru sebagai Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan.
Sementara itu, Said Abdurrakhman, S.Sos., tetap dikukuhkan pada jabatannya sebagai Sekretaris DPRK Bireuen.
Pengukuhan dan penugasan tersebut merupakan bagian dari penataan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus memperkuat fungsi koordinasi dan pelayanan pada masing-masing perangkat daerah.
Perkuat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Selain penataan pada jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, perhatian juga diberikan terhadap penguatan sektor pelayanan kesehatan melalui pelantikan dua Kepala UPTD Puskesmas.
Dr. Asmalina, M.K.T., resmi menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Peudada, sedangkan Indra Gunawan, S.K.M., M.K.M., dipercaya memimpin UPTD Puskesmas Jeumpa.
Penempatan pimpinan baru pada kedua fasilitas pelayanan kesehatan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola puskesmas, meningkatkan koordinasi tenaga kesehatan, serta mendorong pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.
Kepala Puskesmas memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berjalan secara efektif, mulai dari pelayanan kesehatan dasar, upaya promotif dan preventif, hingga koordinasi berbagai program kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
Karena itu, pejabat yang diberikan amanah di sektor kesehatan diharapkan mampu menghadirkan manajemen pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Momentum Memperkuat Kinerja Pemerintahan
Pelantikan dan pengukuhan 145 pejabat tersebut menjadi salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam memperkuat fondasi birokrasi di tengah dinamika perubahan organisasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin berkembang.
Dengan adanya penyegaran jabatan, penyesuaian struktur kelembagaan, serta penempatan aparatur berdasarkan kebutuhan organisasi, pemerintah daerah diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.
Namun, keberhasilan penataan birokrasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari terlaksananya pelantikan atau perubahan nomenklatur jabatan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana para pejabat mampu menerjemahkan amanah tersebut ke dalam peningkatan kinerja, inovasi, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pesan Wakil Bupati Bireuen agar seluruh pejabat mengedepankan integritas, loyalitas, profesionalisme, serta sinergi lintas sektor menjadi penekanan penting dalam pelaksanaan tugas ke depan.
Melalui komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan, penataan birokrasi ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Bireuen, yakni "Makmur, Cerdas, Damai dan Islami", sekaligus menghadirkan pemerintahan yang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
