Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST foto bersama jajaran unsur legislatif dan eksekutif Kabupaten Bireuen di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Detikacehnews.id | Jakarta - Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.Sos., menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (07/05/2025).
Rakor nasional yang mengusung tema “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi” ini menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Daerah dari berbagai provinsi, termasuk Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE.
Turut mendampingi Bupati Mukhlis dalam kegiatan tersebut adalah jajaran unsur legislatif dan eksekutif Kabupaten Bireuen, antara lain Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, S.H., Wakil Ketua I Surya Dharma, S.H., dan Wakil Ketua II Muslem Abdullah. Dari unsur eksekutif, hadir pula Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Hanafiah, S.P., CGCAE, Kepala Bappeda Bireuen, Bob Mizwar, S.STP., M.Si., serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Mawardi, S.STP., M.Si.
Salah satu momen penting dalam Rakor ini adalah penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi oleh para kepala daerah. Komitmen ini difasilitasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK dan merupakan langkah konkret untuk memperkuat integritas di tingkat pemerintahan daerah.
Poin-poin utama dari komitmen tersebut antara lain: menolak segala bentuk gratifikasi dan pemerasan, mendukung proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi, serta menjalankan perencanaan dan penganggaran APBD yang tepat waktu dan berbasis kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang dan hasil reses DPRD. Selain itu, komitmen juga menekankan pentingnya menghindari intervensi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta memperkuat pengawasan internal oleh DPRD dan APIP.
Dalam keterangannya usai acara, Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.Sos., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rakor yang dinilai sangat penting dalam menjaga marwah dan integritas pemerintahan daerah.
"Kegiatan ini menjadi pengingat dan penguat komitmen kita semua dalam membangun pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik korupsi. Kabupaten Bireuen siap bersinergi dengan KPK dalam mendorong pencegahan, memperkuat pengawasan, serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip good governance," tegas Bupati Mukhlis.
Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa Pemkab Bireuen akan terus memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi anggaran, serta mengedepankan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum-forum partisipatif.
Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, S.H., yang turut hadir dalam Rakor tersebut, menyatakan bahwa lembaga legislatif siap menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan mendukung penuh kebijakan-kebijakan eksekutif yang berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi integritas.
"Kami dari DPRK Bireuen akan menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah. Pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tugas KPK atau kepala daerah," ujar Juniadi.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bireuen untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan yang bebas dari korupsi dan sarat akan nilai-nilai kejujuran serta profesionalisme. Dengan dukungan penuh dari legislatif dan komitmen kuat dari jajaran eksekutif, langkah Kabupaten Bireuen menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas diharapkan semakin kokoh.
Partisipasi aktif Bupati Mukhlis dalam forum nasional ini juga menunjukkan tekad Kabupaten Bireuen untuk menjadi bagian dari solusi nasional dalam pemberantasan korupsi, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain di Aceh dan Indonesia.
