 |
| Dokumentasi foto relawan PMI Aceh Utara buka layanan medis bagi warga terdampak banjir. |
Detikacehnews.id | Aceh Utara - Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara sejak akhir November 2025 telah berkembang menjadi salah satu bencana terbesar yang pernah dialami masyarakat setempat. Hingga saat ini, jumlah korban jiwa akibat bencana tersebut tercatat mencapai 163 orang, sementara enam orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. Selain itu, 1.111 orang mengalami luka-luka, dan jumlah pengungsi mencapai 69.020 jiwa yang tersebar di 138 titik pengungsian pada 25 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.
Bencana banjir bandang ini juga menyebabkan kerusakan luas terhadap infrastruktur dan fasilitas publik. Ribuan rumah warga terendam dan rusak, begitu pula dengan sekolah, masjid, meunasah, serta lahan pertanian dan perikanan milik masyarakat. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga Aceh Utara.
Sejak banjir bandang pertama kali terjadi pada 26 November 2025, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Utara terus bergerak aktif melakukan berbagai upaya kemanusiaan. PMI Aceh Utara terlibat langsung dalam proses evakuasi warga yang terjebak banjir di sejumlah lokasi terisolasi, dengan menggunakan perahu karet dan speed boat untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.
Ketua PMI Kabupaten Aceh Utara, H. Tantawi, S.IP., M.AP, menyampaikan bahwa sejak awal bencana, pihaknya telah membuka Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir yang berlokasi di Jalan Abdullah T.B. Cumboek, Mon Gudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi relawan serta distribusi bantuan kemanusiaan bagi para korban banjir bandang.
“Sejak hari pertama bencana hingga saat ini, PMI Aceh Utara bersama relawan kemanusiaan terus turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi warga dan menyalurkan bantuan,” ujar Tantawi.
Dalam setiap kunjungannya ke lokasi terdampak, PMI Aceh Utara menyalurkan berbagai bentuk bantuan, antara lain sembako, layanan pengobatan darurat, serta distribusi air bersih bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air layak konsumsi. Selain itu, PMI juga turut melakukan pembersihan tempat ibadah yang terdampak banjir sebagai bagian dari upaya pemulihan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.
Tantawi menegaskan bahwa skala bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh Utara, serta wilayah Aceh dan Sumatera secara umum, sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian lebih luas. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat menetapkan bencana banjir bandang ini sebagai bencana nasional.
“Penetapan status bencana nasional sangat penting agar penanganan korban dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi, pemulihan infrastruktur bisa dipercepat, serta membuka ruang bantuan kemanusiaan yang lebih luas, termasuk dari masyarakat internasional, secara terkoordinasi, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Provinsi Aceh,” pungkasnya.
PMI Kabupaten Aceh Utara memastikan akan terus hadir di tengah masyarakat terdampak bencana, bersama relawan dan mitra kemanusiaan, hingga kondisi benar-benar pulih dan kehidupan warga kembali normal.
“Sejak hari pertama bencana hingga saat ini, PMI Aceh Utara bersama relawan kemanusiaan terus turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi warga dan menyalurkan bantuan,” ujar Tantawi.
Dalam setiap kunjungannya ke lokasi terdampak, PMI Aceh Utara menyalurkan berbagai bentuk bantuan, antara lain sembako, layanan pengobatan darurat, serta distribusi air bersih bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air layak konsumsi. Selain itu, PMI juga turut melakukan pembersihan tempat ibadah yang terdampak banjir sebagai bagian dari upaya pemulihan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.
Tantawi menegaskan bahwa skala bencana banjir bandang yang terjadi di Aceh Utara, serta wilayah Aceh dan Sumatera secara umum, sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian lebih luas. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat menetapkan bencana banjir bandang ini sebagai bencana nasional.
“Penetapan status bencana nasional sangat penting agar penanganan korban dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi, pemulihan infrastruktur bisa dipercepat, serta membuka ruang bantuan kemanusiaan yang lebih luas, termasuk dari masyarakat internasional, secara terkoordinasi, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Provinsi Aceh,” pungkasnya.
PMI Kabupaten Aceh Utara memastikan akan terus hadir di tengah masyarakat terdampak bencana, bersama relawan dan mitra kemanusiaan, hingga kondisi benar-benar pulih dan kehidupan warga kembali normal.
.jpg)
.jpg)
