APDESI Bireuen Luruskan Isu Ancaman Pemecatan Keuchik, Tegaskan Tidak Benar dan Sarat Provokasi

 
Detikacehnews.id | Bireuen — Di tengah situasi masyarakat yang masih berupaya bangkit dari berbagai persoalan bencana, beredarnya isu ancaman pemecatan keuchik dinilai justru menambah kegaduhan dan keresahan. Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen angkat bicara dan memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang dinilai tidak benar dan menyesatkan.


Wakil Ketua APDESI Kabupaten Bireuen, Khairi, menegaskan bahwa isu yang menyebut adanya ancaman pemecatan keuchik oleh camat maupun Bupati Bireuen sama sekali tidak memiliki dasar fakta. Ia memastikan, hingga saat ini tidak ada satu pun laporan resmi dari keuchik di seluruh Kabupaten Bireuen yang mengaku mengalami tekanan, intimidasi, atau ancaman terkait jabatan mereka.


“APDESI merasa perlu meluruskan isu ini agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang lebih luas. Kami tegaskan, tidak pernah ada ancaman pemecatan keuchik, baik oleh camat maupun oleh pemerintah kabupaten. Isu tersebut tidak benar dan tidak pernah terjadi,” ujar Khairi kepada media, Minggu (1/2/2026).


Menurutnya, narasi yang beredar tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan aparatur gampong. Ia menilai, isu semacam ini sengaja dimainkan untuk memecah konsentrasi dan mengganggu soliditas pemerintahan desa, yang saat ini justru dituntut bekerja lebih keras dalam melayani masyarakat.


Khairi juga menanggapi isu yang menyeret nama Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., seolah-olah terlibat dalam upaya mengancam atau menekan keuchik. Ia menegaskan bahwa selama ini hubungan antara Bupati Bireuen, APDESI, dan para keuchik berjalan dalam suasana yang baik, terbuka, dan komunikatif.


“Hubungan yang terbangun selama ini sangat harmonis. Tidak ada kebijakan ataupun arahan yang merugikan keuchik. Karena itu, kami menilai penyebutan nama bupati dalam isu ini tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Khairi mengingatkan bahwa aparatur gampong memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat desa. Penyebaran informasi yang tidak akurat, menurutnya, dapat melemahkan mental dan fokus kerja keuchik serta perangkat gampong, terutama saat masyarakat membutuhkan kehadiran dan pelayanan yang maksimal dari pemerintah desa.


Atas dasar itu, APDESI Kabupaten Bireuen mengimbau seluruh keuchik agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menjaga komunikasi melalui jalur organisasi. Ia menekankan bahwa APDESI selalu terbuka sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang dihadapi di lapangan.


“Jika ada masalah, sampaikan secara resmi. Jangan menanggapi isu yang tidak jelas sumbernya. Kita perlu menjaga suasana tetap kondusif demi kepentingan,” ujar Khairi.

Tak hanya kepada aparatur gampong, APDESI juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Menurut Khairi, kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga ketenangan dan persatuan di daerah.


“APDESI menolak segala bentuk isu yang dapat meresahkan keuchik dan perangkat gampong. Kami tegaskan kembali, sampai hari ini tidak ada laporan resmi terkait ancaman pemecatan keuchik. Isu tersebut tidak benar,” pungkasnya.


Melalui klarifikasi ini, APDESI Kabupaten Bireuen berharap masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar, serta tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah. APDESI juga mengajak seluruh pihak untuk fokus pada upaya memperkuat pelayanan publik dan membangun desa demi kesejahteraan bersama.