Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Berkat Lobi Bupati Mukhlis, 8.753 UMKM Bireuen Terima Banpres Rp26,2 Miliar Terbanyak di Aceh

Rabu, 18 November 2026 | 19:19 WIB Last Updated 2026-11-18T12:19:06Z


 
Detikacehnews.id | Bireuen – Kabupaten Bireuen menjadi daerah dengan jumlah penerima Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Tahun 2026 terbanyak di Provinsi Aceh. Sebanyak 8.753 pelaku usaha mikro di daerah tersebut ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan total anggaran mencapai Rp26.259.000.000 atau sekitar Rp26,2 miliar.

Capaian tersebut merupakan hasil dari upaya serius Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Mukhlis, S.T., dalam memperjuangkan alokasi bantuan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana Siklon Senyar pada 2025.

Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Pendopo Bupati Bireuen, Rabu (18/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mukhlis menyampaikan bahwa pemerintah daerah sejak awal telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan agar pelaku UMKM di Bireuen memperoleh alokasi bantuan yang maksimal dari pemerintah pusat.

Menurutnya, pemulihan ekonomi masyarakat menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Bireuen pascabencana. Hal ini mengingat sektor usaha mikro merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat yang turut mengalami dampak akibat bencana Siklon Senyar.

"Kita melakukan upaya dan lobi dengan sangat serius agar pelaku UMKM yang terdampak bencana di Kabupaten Bireuen bisa mendapatkan porsi bantuan sebanyak mungkin. Alhamdulillah, Bireuen mendapatkan jumlah penerima terbanyak di Aceh," ujar Mukhlis.

Bupati yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bireuen itu berharap bantuan yang disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat oleh para penerima untuk menghidupkan kembali usaha yang sempat terganggu akibat bencana.

Ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut merupakan stimulan pemulihan usaha, sehingga penggunaannya harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan menunjang keberlangsungan kegiatan usaha.

"Pergunakan sebaik mungkin. Belanjakan untuk barang kebutuhan produksi, agar usahanya kembali produktif. Mudah-mudahan usaha bapak dan ibu pelaku UMKM kembali berjalan dengan baik," pesan Bupati.

Mukhlis menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bireuen akan terus berupaya mempercepat pemulihan berbagai sektor kehidupan masyarakat yang terdampak Siklon Senyar. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan.

Baginya, keberadaan pelaku usaha mikro memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, bantuan yang diterima masyarakat diharapkan menjadi modal awal untuk kembali mengembangkan usaha, menjaga keberlangsungan pendapatan keluarga, serta menggerakkan aktivitas ekonomi di lingkungan masing-masing.

8.753 Pelaku Usaha Ditetapkan sebagai Penerima

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen, Mursyidi, S.H., M.S.M., menjelaskan bahwa penetapan penerima Banpres tersebut berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 36 Tahun 2026 tertanggal 19 Oktober 2026.

Setiap pelaku usaha mikro yang ditetapkan sebagai penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta. Dengan jumlah penerima mencapai 8.753 orang, total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Bireuen mencapai Rp26.259.000.000.

Mursyidi menerangkan, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bireuen telah mengusulkan sebanyak 14.393 pelaku usaha mikro sebagai calon penerima bantuan. Usulan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bireuen Nomor 500.3/1083 Tahun 2026 tertanggal 14 September 2026.

Dari keseluruhan data yang diusulkan, sebanyak 8.753 pelaku usaha mikro berhasil ditetapkan sebagai penerima dalam program rehabilitasi usaha mikro terdampak bencana di Provinsi Aceh.

"Jumlah penerima yang telah ditetapkan untuk Kabupaten Bireuen sebanyak 8.753 pelaku usaha mikro. Masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta," jelas Mursyidi.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bireuen juga telah mengajukan usulan tambahan calon penerima bantuan kepada pemerintah pusat. Dalam pengajuan tersebut, terdapat 2.344 pelaku usaha mikro yang diusulkan langsung oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, agar turut mendapatkan bantuan rehabilitasi usaha.

Namun, usulan tambahan tersebut hingga saat ini masih dalam tahapan verifikasi dan validasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Pemerintah daerah berharap usulan tersebut dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak pelaku usaha mikro terdampak bencana yang bisa mendapatkan dukungan pemulihan.

Melalui Verifikasi Lima Kementerian dan Lembaga

Lebih lanjut, Mursyidi menjelaskan bahwa proses penetapan penerima Banpres tidak dilakukan secara langsung. Seluruh data calon penerima terlebih dahulu melewati tahapan pemadanan, verifikasi, dan validasi dengan melibatkan lima kementerian dan lembaga pemerintah.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, sekaligus menghindari adanya ketidaksesuaian data maupun penerima yang tidak memenuhi kriteria.

Lima instansi yang terlibat memiliki fungsi pemeriksaan berbeda sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pertama, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memastikan kesesuaian domisili calon penerima dengan wilayah yang terdampak bencana.

Kedua, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan digunakan untuk memeriksa status pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimiliki calon penerima.

Ketiga, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap status pembiayaan calon penerima pada lembaga perbankan lainnya.

Keempat, sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) digunakan untuk memeriksa Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai bagian dari validasi legalitas dan identitas usaha calon penerima.

Kelima, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pemeriksaan status kepegawaian calon penerima, khususnya untuk memastikan apakah yang bersangkutan berstatus aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah memastikan proses penyaluran bantuan dilaksanakan berdasarkan data yang telah diperiksa secara berjenjang dan memenuhi ketentuan program.

Penyaluran Melalui Sejumlah Kantor BSI di Bireuen

Untuk memudahkan proses pencairan, bantuan Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana Tahun 2026 disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) pada sejumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang tersebar di Kabupaten Bireuen.

Pembagian layanan pencairan dilakukan berdasarkan wilayah kecamatan yang telah ditentukan untuk masing-masing kantor BSI.

BSI Simpang IV Bireuen melayani penerima bantuan dari Kecamatan Juli, sedangkan BSI Bireuen melayani Kecamatan Kuala. Selanjutnya, BSI Chiek Johan Juang melayani Kecamatan Kota Juang dan BSI Jeumpa Polem melayani Kecamatan Jeumpa.

Untuk wilayah timur dan pesisir, BSI Samalanga melayani Kecamatan Samalanga dan Simpang Mamplam. BSI Jeunieb melayani Kecamatan Jeunieb dan Pandrah, sementara BSI Peudada melayani Kecamatan Peudada dan Peulimbang.

Adapun BSI Gandapura melayani penerima dari Kecamatan Gandapura. BSI Kutablang melayani Kecamatan Kutablang dan Makmur.

Sementara itu, BSI Matangglumpang Dua melayani empat kecamatan, yakni Jangka, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, dan Peusangan Selatan.

Dengan pembagian wilayah layanan tersebut, proses pencairan bantuan diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan menjangkau seluruh penerima sesuai domisili masing-masing.

Besarnya alokasi Banpres yang berhasil diperjuangkan untuk Kabupaten Bireuen menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Pemerintah Kabupaten Bireuen berharap bantuan senilai Rp26,2 miliar tersebut tidak hanya membantu pelaku usaha memenuhi kembali kebutuhan produksi, tetapi juga menjadi penggerak kebangkitan usaha mikro, menjaga pendapatan masyarakat, serta mempercepat pemulihan perekonomian daerah setelah terdampak bencana.