Detikacehnews.id | Bireuen – Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T., menerima audiensi perwakilan pemerintahan mahasiswa dari empat universitas di Kabupaten Bireuen, Rabu (11/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Video Conference, Pendopo Kabupaten Bireuen tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa untuk membahas perkembangan serta berbagai persoalan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi Sumatra yang melanda wilayah Bireuen.
Audiensi tersebut berlangsung dengan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari progres pemulihan infrastruktur dan permukiman masyarakat terdampak, kondisi sungai yang mengalami sedimentasi, ancaman banjir susulan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bangunan.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi sekaligus mempertanyakan sejauh mana langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.
Sebelum memasuki pembahasan lebih mendalam, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen, Mawardi, S.STP., M.Si., yang bertindak sebagai moderator, memberikan pengantar mengenai mekanisme penanganan pascabencana.
Ia menjelaskan bahwa proses pemulihan daerah terdampak tidak dapat dilaksanakan hanya oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Penanganan pascabencana, khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, perguruan tinggi, serta mahasiswa.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan kembali wilayah terdampak dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Prinsip yang digunakan adalah build back better, safer, and sustainable, yakni membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, Presiden Mahasiswa Universitas Almuslim, Reza, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap proses pemulihan yang sedang berjalan. Berdasarkan penilaian mahasiswa, pemerintah dinilai masih lamban dalam menangani berbagai persoalan pascabencana.
Mahasiswa juga mempertanyakan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan berlangsung hingga 2028. Rentang waktu tersebut dinilai cukup panjang, terutama bagi masyarakat yang hingga kini masih berupaya memulihkan kondisi kehidupan mereka setelah terdampak bencana.
Selain itu, Reza turut menyoroti keresahan masyarakat di Kecamatan Peusangan Selatan, Siblah Krueng, dan Juli terkait ancaman banjir susulan. Kondisi sungai yang mengalami sedimentasi dan belum dilakukan pengerukan secara menyeluruh menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Tidak hanya persoalan infrastruktur, mahasiswa juga mengangkat isu kenaikan harga pangan dan bahan bangunan yang berpotensi menambah beban masyarakat dalam proses pemulihan. Mereka turut menyoroti semakin sulitnya menggerakkan budaya gotong royong di tengah kehidupan masyarakat modern.
Persoalan lain yang disampaikan meliputi dugaan adanya faktor kerusakan lingkungan di wilayah hulu, termasuk penggundulan hutan yang perlu menjadi perhatian bersama, serta belum adanya jawaban konkret dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan dinas terkait terhadap sejumlah keluhan masyarakat.
Menanggapi berbagai pertanyaan dan masukan tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen, Ir. Marwan, menjelaskan bahwa saat ini status penanganan bencana di Kabupaten Bireuen masih berada dalam masa transisi menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia menerangkan bahwa proses penanggulangan pascabencana, termasuk pemulihan berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari pendataan, verifikasi, validasi, penyusunan perencanaan, hingga penganggaran.
"Proses pemulihan membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan pendataan yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian atau lembaga yang memiliki tanggung jawab utama," jelasnya.
Marwan juga menguraikan bahwa penanganan dampak bencana telah dibagi berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing kementerian maupun lembaga pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten berperan melakukan pendataan terhadap kerusakan dan dampak yang ditimbulkan, sekaligus mengoordinasikan kebutuhan penanganan dengan instansi terkait.
Untuk pemulihan sungai yang terdampak bencana, kewenangannya berada pada Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara penanganan jalan dan jembatan berskala besar menjadi tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum.
Adapun pembangunan rumah masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi Sumatra berada dalam kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pembagian kewenangan tersebut, menurutnya, menjadi salah satu aspek yang perlu dipahami bersama agar masyarakat memperoleh gambaran mengenai mekanisme dan tahapan pemulihan pascabencana.
Terkait persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang lainnya, Marwan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen secara rutin melakukan pemantauan serta operasi pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di pasar.
Sementara dalam aspek kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, pemerintah daerah mengakui masih terdapat keterbatasan, khususnya dalam penyediaan posko keselamatan. Sebagai salah satu langkah penguatan mitigasi bencana, pada 2027 pemerintah telah merencanakan pemasangan early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini banjir di sejumlah titik rawan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kepedulian mahasiswa dari empat perguruan tinggi yang telah menyampaikan berbagai pandangan, kritik, serta masukan terkait penanganan pascabencana.
Keempat perguruan tinggi tersebut masing-masing Universitas Almuslim, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH), Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), dan Universitas Islam Aceh (UIA).
Menurut Mukhlis, keterlibatan mahasiswa dalam mengawal proses pembangunan dan pemulihan daerah merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap kondisi masyarakat dan masa depan Kabupaten Bireuen.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu membuka ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Kritik, pengawasan, dan masukan yang disampaikan mahasiswa dinilai memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Bupati juga menilai kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi, khususnya mahasiswa, sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan pemulihan pascabencana. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai kelompok yang menyampaikan aspirasi, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan gagasan, melakukan pengawasan, serta mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat.
"Ruang dialog selalu terbuka bagi siapa saja, termasuk mahasiswa. Pengawasan dan masukan dari mahasiswa memiliki dampak positif bagi daerah. Kolaborasi ini penting agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih tangguh," demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Audiensi ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan kalangan akademisi serta mahasiswa.
Berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan instansi terkait, terutama dalam mempercepat penanganan dampak bencana, memperkuat mitigasi risiko, serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak memperoleh perhatian yang memadai.
Turut mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut, Wakil Bupati Bireuen Ir. Razuardi, M.T., para asisten, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait. Sementara dari unsur mahasiswa hadir perwakilan pemerintahan mahasiswa Universitas Almuslim, UMMAH, UNIKI, dan UIA.
