Anggota DPRK Bireuen dari dari PKS, H. Zulfahmi, MT saat memberikan sambutan pada kegiatan musrenbang di Peusangan.
Detikacehnews.id | Bireuen – Anggota DPRK Bireuen dari Dapil 2 yang juga Ketua DPD PKS Bireuen, H. Zulfahmi, MT, menyoroti empat isu krusial yang masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan Kabupaten Bireuen. Keempat isu tersebut adalah kemiskinan, ketersediaan lapangan kerja, gini ratio, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2026 tingkat Kecamatan Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Jangka. Acara ini digelar di Gedung Karang Taruna Peusangan pada Rabu, 12 Maret 2025.
Dalam kesempatan tersebut, H. Zulfahmi menegaskan bahwa keempat isu yang disampaikannya masih berada dalam kategori "garis kuning", yang berarti perlu perhatian dan penyelesaian segera oleh seluruh pihak terkait.
"Kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Bireuen. Ini terkait erat dengan ketersediaan lapangan kerja yang masih terbatas. Selain itu, gini ratio atau kesenjangan ekonomi juga menjadi persoalan yang perlu disikapi dengan bijak agar tidak semakin melebar. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga perlu terus ditingkatkan agar masyarakat kita lebih kompetitif dalam dunia kerja dan usaha," ujarnya.
Menurutnya, untuk keluar dari permasalahan ini, dibutuhkan solusi konkret dan kebijakan yang tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang ia tawarkan adalah membuka lebih banyak lapangan kerja dengan mengundang investor ke Bireuen.
"Pemerintah daerah harus proaktif dalam menarik investor. Jika ada investasi yang masuk, otomatis akan tercipta banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini bisa mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, dan secara perlahan menekan angka kemiskinan," jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung investasi serta upaya peningkatan kapasitas SDM agar siap bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.
Sebagai anggota legislatif, H. Zulfahmi menegaskan bahwa DPRK memiliki tiga tugas utama, yaitu membuat regulasi, membahas anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
"Kami di DPRK akan terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan kerja. Regulasi harus dibuat agar investasi bisa masuk dengan mudah tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Anggaran juga harus dialokasikan secara tepat untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan rakyat," tegasnya.
Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, upaya pembangunan di Bireuen akan sulit mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, ia berharap seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dapat bekerja sama dengan lebih solid demi kemajuan daerah.
Musrenbang RKPK Bireuen Tahun 2026 ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bireuen, Forkopimcam, para camat, ratusan keuchik, imum mukim, serta tokoh masyarakat lainnya.
Acara ini menjadi momentum penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih baik untuk masa depan Bireuen. Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, diharapkan program yang dirancang dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan membawa perubahan yang signifikan.
Di akhir sambutannya, H. Zulfahmi menegaskan bahwa membangun Bireuen bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga tanggung jawab semua elemen masyarakat.
"Jika kita ingin melihat Bireuen yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing, maka kita semua harus terlibat. Sinergi antara pemerintah, DPRK, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan. Mari bersama-sama kita wujudkan Bireuen yang lebih baik," pungkasnya.
Dengan adanya Musrenbang ini, harapannya setiap usulan dan gagasan dari berbagai pihak dapat diakomodasi dengan baik sehingga RKPK Bireuen 2026 benar-benar menjadi perencanaan yang inklusif dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
