 |
| Foto: CEO PT Area Group Nusantara, Hafiz Adinata Putra |
Detikacehnews.id | Banda Aceh – Fenomena pembatalan konser dan event hiburan di Aceh yang terus berulang memunculkan kembali perdebatan mengenai regulasi industri event di provinsi berjuluk Serambi Makkah ini. Pelaku usaha kreatif menilai, masih terjadi ketimpangan pemahaman dan penerapan aturan di lapangan sehingga penyelenggara tidak memiliki kepastian hukum dalam bekerja.
Salah satu di antaranya adalah CEO PT Area Group Nusantara, Hafiz Adinata Putra, yang juga dikenal sebagai mantan Duta Pariwisata Indonesia. Ia menyebut masih terdapat kesenjangan pemahaman dan penerapan aturan terkait penyelenggaraan hiburan musik di Aceh.
Menurutnya, banyak rencana penyelenggaraan konser dan event musik yang telah memenuhi persyaratan sesuai nilai kearifan lokal Aceh serta prinsip syariat Islam, tetapi tetap mendapatkan penolakan atau bahkan pembatalan mendadak.
“Dasar konser dilarang ini apa?” tegas Hafiz mempertanyakan.
Ia menjelaskan bahwa selama ini penyelenggara event di Aceh justru telah mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk penerapan pemisahan area penonton antara pria dan wanita, penyesuaian waktu acara agar tidak bersamaan dengan pelaksanaan ibadah, melibatkan aparat kepolisian dan Wilayatul Hisbah (WH), serta memilih lokasi terbuka yang mudah diawasi sesuai ketentuan.
Selain itu, aktivitas penyelenggaraan juga berlangsung secara transparan dan mudah dipantau melalui media sosial, sehingga publik dapat turut mengawasi.
“Kalau semua sudah disesuaikan dengan aturan, kenapa masih dianggap salah? Kita ingin tertib, kita hormati kultur Aceh. Namun jelas juga harus ada kepastian aturan,” ungkapnya.
Hafiz menekankan bahwa pelarangan dan pembatalan konser tidak hanya memberikan kerugian materi bagi penyelenggara. Perputaran ekonomi yang terhenti dinilai memengaruhi banyak pihak, mulai dari vendor peralatan, kru teknis, pekerja lepas (freelancer), seniman lokal, hingga pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada keramaian event.
“Konser itu dampaknya besar untuk masyarakat. Ada roda ekonomi yang berputar di sana. Tolong melihat dari sudut pandang yang baik,” ujarnya.
Menurutnya, Aceh harus mampu menyediakan ruang untuk kreativitas generasi muda, khususnya di bidang seni dan industri kreatif. Ia menilai bahwa musik dan hiburan bukan hanya soal kesenangan, melainkan wadah ekspresi serta sumber ekonomi bagi banyak warga.
Untuk menghindari munculnya keputusan sepihak yang bersifat mendadak, Hafiz mendorong pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga atau tim khusus yang berfungsi memverifikasi kelayakan penyelenggaraan event serta memberikan rekomendasi resmi berbasis aturan yang jelas.
Ia berharap aturan mengenai event publik tidak berubah-ubah dan selalu mengedepankan kejelasan mekanisme perizinan, sehingga penyelenggara memperoleh kepastian dalam bekerja.
“Kalau acara instansi saja bisa aman, mengapa event publik yang sudah sesuai prosedur malah dibatasi? Jangan mengatasnamakan rakyat Aceh untuk memprovokasi,” ujar Hafiz mengingatkan.
Di akhir pernyataannya, Hafiz menyampaikan harapan agar Aceh mampu menampilkan wajah baru sebagai daerah yang tetap mengedepankan syariat Islam, namun tidak menghalangi perkembangan ekonomi kreatif yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas.
“Saya hanya ingin melihat Aceh maju, memberi ruang untuk kreativitas, peluang untuk bekerja, dan tetap memegang nilai-nilai yang kita junjung bersama,” ujarnya.
Ia juga menutup dengan harapan besar agar Aceh mampu menjadi daerah yang ramah bagi perkembangan talenta muda dan peluang usaha berbasis kreatif.
“Saya juga ingin melihat Aceh tetap menjaga syariat namun tidak menutup pintu rezeki. Regulasi industri event harus dibuat jelas agar ruang kreativitas dan ekonomi masyarakat tetap hidup.”
Seruannya pun terus meluas dalam tagar yang kini mulai menjadi simbol keresahan pelaku kreatif: #AcehDaruratPanggung
