 |
| Dokumentasi foto Anggota Komisi III DPR RI, Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si saat meninjau lokasi banjir di Bireuen. |
Detikacehnews.id | Bireuen – Anggota Komisi III DPR RI, Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menetapkan status Bencana Nasional atas musibah banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Desakan ini disampaikan menyusul dampak bencana yang dinilai sangat luas, parah, dan membutuhkan intervensi segera dari Pemerintah Pusat agar penyelamatan dan pemulihan dapat dilakukan secara optimal.
Saat meninjau Jembatan Kuta Blang di Bireuen yang putus akibat dihantam arus banjir, Nasir Djamil menyampaikan bahwa skala kerusakan yang ditimbulkan bencana kali ini sudah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa langkah cepat pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat evakuasi dan penanganan korban di sejumlah wilayah.
“Agar penanganan korban banjir cepat teratasi, baik di Bireuen maupun di daerah lain di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Karena ini banjir besar, kerusakannya di mana-mana,” ujar Nasir Djamil kepada media Selasa (2/12/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menilai kerusakan infrastruktur akibat banjir tahun ini termasuk kategori ekstrem. Sejumlah jembatan vital ambruk, akses Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) terputus di berbagai titik, dan beberapa jalur transportasi strategis mengalami lumpuh total. Kondisi tersebut makin memperburuk upaya penyaluran bantuan dan mobilisasi tim penyelamat.
Selain itu, banjir turut menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Gangguan listrik berkepanjangan serta putusnya jaringan komunikasi di banyak wilayah juga menjadi tantangan berat bagi warga dan tim lapangan. Beberapa daerah bahkan mengalami blank spot, sehingga banyak keluarga kehilangan kontak dengan kerabat mereka yang terdampak bencana.
Nasir Djamil juga menyoroti mulai munculnya kelangkaan bahan pokok, BBM, dan gas elpiji di sejumlah daerah akibat terputusnya jalur distribusi. Hal ini disebutnya sebagai indikasi bahwa bencana telah menimbulkan dampak multidimensi yang harus ditangani dengan pendekatan luar biasa.
“Situasinya benar-benar sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, agar tidak jatuh korban lagi, kita minta segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penetapan status Bencana Nasional akan mempermudah koordinasi penanganan bencana antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait. Dengan status tersebut, pemerintah dapat mengerahkan sumber daya manusia, logistik, peralatan berat, serta dukungan lain dalam skala lebih besar dan lebih cepat.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dilakukan secepat mungkin. “Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir ini harus bisa dilakukan dalam waktu yang tidak lama. Itu harapan masyarakat,” ujar Nasir.
Melalui desakan ini, Nasir Djamil kembali meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah luar biasa demi keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan di wilayah-wilayah terdampak. Ia menegaskan, kepedulian dan respons cepat pemerintah pusat sangat dinantikan oleh jutaan warga yang kini berjuang menghadapi dampak bencana.
