Bantuan Meugang Pascabanjir Rp19,55 Miliar di Aceh Utara Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Transparansi Anggaran

 
Detikacehnews.id | Aceh Utara — Bantuan uang daging meugang senilai Rp19,55 miliar dari Prabowo Subianto kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menjelang Ramadan kini menjadi perhatian publik. Dana tersebut disebut telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan diperuntukkan membantu masyarakat terdampak banjir melalui penyediaan daging meugang.


Program ini dipandang sebagai bentuk dukungan sosial sekaligus upaya menjaga tradisi meugang di tengah proses pemulihan pascabencana. Berdasarkan informasi yang beredar, skema bantuan merujuk pada petunjuk teknis (juknis) yang menyebutkan setiap gampong memperoleh satu ekor lembu untuk kemudian dibagikan dalam bentuk daging kepada kepala keluarga terdampak banjir.


Secara konsep, pola distribusi terlihat sederhana, satu desa mendapat satu lembu, lalu daging dibagikan berdasarkan data keluarga terdampak. Namun ketika angka-angka mulai dihitung, muncul pertanyaan publik mengenai rincian anggaran.


Informasi yang beredar menyebut alokasi sekitar Rp17 juta per desa. Jika dikalikan dengan 852 desa, total anggaran yang terserap diperkirakan sekitar Rp14,48 miliar.


Sementara dana bantuan yang dikucurkan mencapai Rp19,55 miliar. Perhitungan tersebut menunjukkan selisih sekitar Rp5,06 miliar yang belum dijelaskan secara rinci kepada publik.


Belum ada keterangan resmi apakah selisih itu dialokasikan untuk desa dengan dampak banjir lebih berat, biaya distribusi dan pemotongan hewan, transportasi logistik, atau komponen lain dalam struktur anggaran.

Pemerhati sosial, Muadi Buloh menilai transparansi anggaran menjadi hal krusial, terutama ketika dana publik digunakan dalam situasi darurat bencana.


Menurutnya, dana Rp19,55 miliar merupakan jumlah besar sehingga masyarakat wajar meminta penjelasan detail mengenai mekanisme distribusi, jumlah penerima manfaat, serta komponen biaya yang menyertainya.


“Transparansi bukan berarti menuduh pihak tertentu. Ini bagian dari kontrol publik agar kebijakan berjalan tepat sasaran. Apalagi bantuan ini berkaitan dengan pemulihan masyarakat pascabencana,” ujar Muadi Buloh kepada media ini, Selasa (17/2/2026).

Ia menambahkan, keterbukaan data termasuk daftar desa penerima dan besaran alokasi masing-masing justru dapat meredam spekulasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.


“Kalau memang ada desa yang mendapat alokasi lebih karena jumlah penduduk lebih banyak atau dampak banjir lebih parah, sampaikan saja secara terbuka. Publik akan lebih memahami jika datanya jelas,” katanya.


Muadi juga menyampaikan harapannya agar bantuan meugang ini tidak hanya selesai pada penyaluran daging, tetapi menjadi momentum memperkuat transparansi tata kelola anggaran publik.


Ia berharap pemerintah dapat menyampaikan laporan terbuka yang mudah diakses masyarakat, sehingga polemik bisa dihindari dan fokus kembali pada pemulihan warga terdampak banjir.


“Harapan saya sederhana, semoga bantuan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Jika transparansi dijaga, masyarakat tidak hanya merasa terbantu secara ekonomi, tetapi juga merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses kebijakan,” ungkapnya.


Hingga kini belum terdapat laporan resmi yang dapat diakses publik mengenai rincian distribusi dana, realisasi anggaran, maupun skema detail penyalurannya.


Di tengah persiapan menyambut Ramadan, masyarakat berharap bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran sekaligus disertai penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran.

Sebab dalam kebijakan publik, bukan hanya program yang dinilai, tetapi juga akuntabilitasnya. Kejelasan angka diyakini menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam situasi pemulihan pascabencana.