Detikacehnews.id | Bireuen - Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan komitmennya dalam menangani dan memperjuangkan hak-hak korban bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra, termasuk Kabupaten Bireuen. Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bireuen, Muhajir Juli, dalam keterangan resminya kepada media.
Ia mengatakan, di bawah kepemimpinan Bupati Bireuen H. Mukhlis, seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terus bekerja secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam mendukung proses penanganan bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga transisi ke pemulihan.
“Komitmen Bupati sangat jelas, yakni memastikan bahwa hak-hak masyarakat terdampak bencana tetap menjadi prioritas utama. Seluruh perangkat daerah bergerak secara terpadu dan berkelanjutan,” ujar Muhajir.
Ia juga menanggapi berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat yang menyebutkan bahwa Bupati Bireuen tidak peduli terhadap korban bencana banjir dan tanah longsor. Muhajir menegaskan bahwa narasi tersebut tidak memiliki dasar fakta yang kuat.
“Pernyataan-pernyataan tersebut hanya merupakan opini tanpa data. Faktanya, pemerintah daerah terus hadir dan bekerja dalam setiap tahapan penanganan bencana,” tegasnya.
Muhajir menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik. Masyarakat maupun aparatur desa dapat berkomunikasi langsung dengan instansi terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Pertanian, serta perangkat daerah lainnya. Bahkan, setiap hari kantor BPBD menerima kunjungan dari berbagai pihak untuk keperluan koordinasi, diskusi, hingga pengecekan data kebencanaan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Bireuen berada di bawah atensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka merampungkan proses verifikasi tahap II terhadap korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.
“Proses ini penting untuk memastikan bahwa seluruh data korban yang berhak mendapatkan bantuan telah diverifikasi secara akurat dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Terkait tudingan bahwa Bupati Bireuen tidak terbuka dan kurang komunikatif, Muhajir menyebutkan bahwa tudingan tersebut tidak berdasarkan fakta. Ia menyebutkan bahwa Bupati Mukhlis dikenal sebagai salah satu kepala daerah yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Pendopo Bupati hampir setiap malam terbuka untuk menerima berbagai kalangan, mulai dari masyarakat desa, pemuda, tokoh politik, hingga pejabat. Bahkan, beliau dikenal responsif terhadap komunikasi melalui telepon, termasuk dari nomor yang belum dikenal,” ungkapnya.
Dalam konteks pemulihan pascabencana, Muhajir menjelaskan bahwa seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Pusat. Hal ini merujuk pada rencana induk Pemulihan dan Rehabilitasi-Rekonstruksi (PRRP) Sumatra yang menjadi acuan pelaksanaan program selama tiga tahun ke depan, yakni periode 2026 hingga 2028.
“Setiap tahapan dilakukan secara sistematis dan terukur. Bantuan kepada korban akan diberikan secara bertahap sesuai dengan hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Muhajir juga mengakui bahwa dalam proses pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat dan pascabencana, masih terdapat sejumlah kekurangan. Namun demikian, ia memastikan bahwa pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan perbaikan demi meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kami tidak menutup mata terhadap kekurangan yang ada. Justru itu menjadi bahan evaluasi untuk terus berbenah agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah yang telah dan sedang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bireuen berharap masyarakat tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemerintah, kata Muhajir, akan terus hadir bersama masyarakat dalam setiap proses pemulihan pascabencana.
