Detikacehnews.id | Banda Aceh — Perjalanan panjang Aceh dalam melewati konflik bersenjata, bencana alam, proses perdamaian, hingga upaya membangun kembali kehidupan sosial menjadi perhatian dalam buku Aceh dan Ujian Ketahanan Sosial: Pelajaran dari Daerah Pasca Konflik. Buku karya Dr. Yusri Kasim, SE, M.Si., Sekretaris Umum DPD Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) Aceh, tersebut resmi diluncurkan sekaligus dibedah dalam kegiatan yang digelar DPD IKAL Aceh, Selasa (25/8/2026) di Banda Aceh.
Kegiatan tersebut menjadi ruang akademik dan reflektif untuk membaca kembali perjalanan Aceh setelah melewati berbagai fase penting dalam sejarahnya. Tidak hanya membicarakan konflik dan bencana, buku tersebut menawarkan perspektif mengenai bagaimana masyarakat Aceh mampu mempertahankan kehidupan sosial, beradaptasi terhadap perubahan, serta membangun kembali masa depan setelah menghadapi berbagai tekanan yang berlangsung dalam waktu panjang.
Dengan ketebalan hampir 300 halaman, buku yang diterbitkan CISSReC dan Yayasan Lembaga Riset Siber Indonesia dengan editor Dr. Pratama Persadha itu mengajak pembaca melihat Aceh dari sudut pandang ketahanan sosial. Aceh tidak ditempatkan semata-mata sebagai daerah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan dan bencana dahsyat, tetapi sebagai sebuah ruang pembelajaran mengenai kemampuan masyarakat dalam bertahan, beradaptasi, memelihara solidaritas, dan bangkit dari keterpurukan.
Melalui bahasa yang lugas dan komunikatif, Yusri menguraikan perjalanan Aceh pascaperdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005.
Dalam perspektif yang ditawarkan buku tersebut, perdamaian bukanlah titik akhir dari perjalanan Aceh. Sebaliknya, perdamaian merupakan awal dari pekerjaan yang jauh lebih panjang, yakni bagaimana masyarakat dan pemerintah mengisi perdamaian dengan pembangunan yang mampu menjawab persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena konflik bersenjata selama lebih dari tiga dekade telah meninggalkan berbagai persoalan sosial yang kompleks. Di sisi lain, gempa bumi dan tsunami pada 2004 turut memberikan pukulan besar terhadap kehidupan masyarakat Aceh, baik dari aspek kemanusiaan, ekonomi, infrastruktur maupun tatanan sosial.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Aceh tidak dapat hanya diukur dari keberhasilan membangun infrastruktur fisik. Pembangunan juga harus menyentuh aspek sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat.
Pemulihan jaringan sosial, penguatan solidaritas antarmasyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan, serta penataan kembali institusi sosial menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan Aceh.
Buku Aceh dan Ujian Ketahanan Sosial kemudian hadir untuk melihat berbagai pengalaman tersebut secara lebih mendalam. Pengalaman Aceh diposisikan sebagai pelajaran berharga mengenai bagaimana sebuah masyarakat menghadapi tekanan sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan sosialnya.
Ketua DPD IKAL Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA, memberikan apresiasi terhadap lahirnya buku tersebut. Menurutnya, karya Yusri Kasim menjadi salah satu bentuk kontribusi pemikiran yang penting sekaligus dapat menjadi pemicu bagi pengurus IKAL Aceh lainnya untuk terus menuangkan gagasan dan pengalaman dalam bentuk karya tulis.
Syahrizal menilai pengalaman Aceh menunjukkan bahwa ketahanan sosial masyarakat tidak berdiri sendiri. Ketahanan tersebut dibangun melalui kekuatan komunitas, kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan budaya, serta keberadaan lembaga-lembaga lokal yang tetap berfungsi dalam berbagai situasi.
Ketahanan sosial, dalam konteks tersebut, tidak semata-mata berbicara tentang kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup ketika menghadapi krisis. Lebih jauh, ketahanan sosial berkaitan dengan kemampuan menjaga keutuhan masyarakat, mempertahankan nilai-nilai budaya, membangun solidaritas, serta menciptakan kemampuan untuk bangkit dan berkembang setelah menghadapi tekanan.
Gagasan mengenai ketahanan sosial tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan bedah buku. Para peserta diajak melihat kembali pengalaman Aceh secara lebih objektif dan menyeluruh, sekaligus mengambil pelajaran yang relevan untuk menghadapi tantangan pembangunan pada masa mendatang.
Bedah buku menghadirkan dua tokoh dan akademisi Aceh sebagai pembahas, yakni Dr. H. Otto Syamsuddin Ishak, mantan Ketua Komnas HAM, serta Prof. Dr. Afridar, Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) bidang Ekonomi Pembangunan.
Kehadiran kedua pembahas tersebut memberikan perspektif yang beragam terhadap substansi buku, khususnya dalam melihat hubungan antara pengalaman konflik, perubahan sosial, pembangunan ekonomi, perdamaian, serta ketahanan masyarakat.
Diskusi dipandu oleh H. Juniazi Yahya yang juga merupakan Humas DPD IKAL Aceh. Forum tersebut berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki perhatian terhadap pembangunan dan masa depan Aceh.
Kegiatan turut dihadiri unsur Kesbangpol Aceh, Kementerian Agama Aceh, tokoh masyarakat, akademisi, jurnalis, aktivis mahasiswa, serta jajaran Pengurus DPD IKAL Aceh.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa isu ketahanan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun kalangan akademisi. Ketahanan masyarakat merupakan agenda bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil, lembaga pendidikan, media, generasi muda, dan lembaga-lembaga lokal.
Buku ini sekaligus menjadi upaya untuk mendokumentasikan pengalaman Aceh dalam menghadapi berbagai fase perubahan. Pengalaman tersebut penting untuk terus dibaca dan dikaji agar generasi berikutnya tidak hanya mengetahui sejarah konflik dan bencana, tetapi juga memahami proses panjang masyarakat Aceh dalam membangun kembali kehidupan sosial dan merawat perdamaian.
Yusri Kasim melalui karyanya berharap pembaca dapat menangkap pesan bahwa Aceh merupakan kisah tentang masyarakat yang memiliki daya juang dan kemampuan untuk bangkit. Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun berhasil diakhiri melalui proses perdamaian. Bencana besar yang menelan banyak korban juga berhasil dilalui melalui kerja kemanusiaan dan pembangunan kembali.
Namun, perjalanan tersebut belum selesai. Tantangan Aceh ke depan adalah bagaimana mempertahankan perdamaian, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memastikan pembangunan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pengalaman masa lalu perlu ditempatkan sebagai sumber pembelajaran, bukan sekadar catatan sejarah. Konflik mengajarkan pentingnya perdamaian, bencana mengajarkan pentingnya kesiapsiagaan dan solidaritas, sementara proses rehabilitasi dan rekonstruksi menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam membangun kembali kehidupan masyarakat.
Melalui Aceh dan Ujian Ketahanan Sosial: Pelajaran dari Daerah Pasca Konflik, pengalaman tersebut dirangkum dalam sebuah karya yang diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai Aceh, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.
Pada akhirnya, pesan utama yang ingin disampaikan melalui buku tersebut adalah bahwa ketahanan sosial merupakan modal penting dalam perjalanan Aceh. Masyarakat yang mampu menjaga solidaritas, beradaptasi terhadap perubahan, memelihara nilai budaya, serta memperkuat peran lembaga lokal akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai tantangan.
Aceh telah melewati konflik, bencana, dan berbagai perubahan sosial dalam perjalanan panjangnya. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh pengalaman tersebut menjadi energi untuk membangun masa depan yang lebih damai, inklusif, tangguh, dan sejahtera.
Peluncuran dan bedah buku tersebut pun tidak hanya menjadi momentum memperkenalkan sebuah karya kepada publik, tetapi juga menjadi ruang untuk membaca kembali perjalanan Aceh sekaligus merumuskan pelajaran penting dari pengalaman masa lalu. Dengan demikian, ketahanan sosial dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.
