Dinamika Marketplace Guru, Novianti : Solusi atau Masalah Baru?

Penulis : Ketua Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Almuslim, Novianti, S.Pd., M.Si

Detikacehnews.id | Opini - Guru sebagai tenaga pendidik saat ini menjadi bahan perbincangan kaum pendidik pada umumnya, khususnya bagi tenaga honorer. Permasalahan tenaga honorer di setiap daerah seakan menjadi permasalahan yang kompleks dimana sampai saat ini belum ada solusi terbaik dari pihak pemerintah.

Terdapat beberapa daerah, dimana tenaga honorer terpaksa dirumahkan berhubung tidak ada lagi anggaran untuk biaya gaji guru honorer. Walaupun anggaran itu sendiri berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD). Berdasarkan Peraturan pemerintah atau PP Nomor 49 Tahun 2018 menyatakan pada akhir tahun 2023 tenaga honorer nantinya akan lebih banyak lagi yang akan dirumahkan (dihapus).

Mengingat kembali terkait cara perekrutan tenaga honorer yang tidak terstruktur, menyebakan tidak meratanya jika dibandingkan dengan kebutuhan yang terjadi dilapangan adalah perekekrutan tersebut dilakukan dimana terlalu mendadak jika ada instansi yang kekurangan guru sehingga tidak ada koordinasi terlebih dahulu dengan dinas setempat.

Pada akhirnya tenaga honorer tidak akan habis-habisnya, malahan akan terus bertambah dan pada akhirnya tidak akan seimbang dengan pengangkatan PNS. Oleh karena itu berdampak pada jumlah tenaga honorer yang akan terus bertambah jika tidak ada peraturan tentang bagaimana nasib tenaga honorer kedepannya.

Kembali flashback akan karier seorang guru terdapat beberapa kriteria, yaitu guru honorer negeri, guru honorer swasta, guru sertifikasi, guru PNS PPPK, guru PNS PPPK sertifikasi, guru lulus prajabatan. Termasuk pada kriteria manakah anda? Yang pastinya kriteria-kriteria itulah yang terjadi saat ini. Dengan beberapa kriteria tersebut, pada tahun 2021 pemerintah akan membuat aturan untuk CPNS diganti dengan PPPK bertujuan guru honorer tidak akan ada lagi. Akan tetapi yang terjadi saat ini guru honorer masih ada di setiap instansi sekolah. Belum lagi Nasib guru sertifikasi dengan berbagi sistem yang berbeda beda, termasuk dalam jabatan atau prajabatan?

Dan saat ini pemerintah sedang memprogram Marketplace Guru pada tahun 2024. Nasib guru seakan-akan tidak ada habisnya, berbagai solusi diupayakan agar nasib guru tidak terombang ambing. Ibarantnya kapal ditengah laut yang terombang ambing, belum tahu arah untuk berlabuh dan hanya berharap pada angin yang membawa arah kapal tersebut. Perumpaan itu saat ini sangat cocok untuk nasib guru kedepannya.

Solusi yang sekarang ditawarkan adalah suatu model market place bagi para guru honorer. Apa sebenarnya marketplace tersebut? Kemana arahnya? Apakah akan merubah nasib seorang guru honorer lebih sejahtera dan layak? Apakah sama degan jual beli market place tersebut? Sebagian orang akan menganggap nasib guru sebentar lagi akan seperti barang yang akan diperjual belikan. Pada dasarnya konsep market place itu sendiri mempunyai tujuan untuk menghentikan perekrutan guru honorer. Sehingga disaat suatu instansi sekolah membutuhkan guru maka market place ini suatu solusinya.

Gambaran masa depan yang saat ini akan terjadi pda tahun depan tahun 2024 adalah guru akan berlomba lomba untuk dapat berkompetensi dibidangnya masing-masing sehingga tidak kalah bersaing di dunia pasar, pasar yang dimaksud adalah pengguna lulusan (sekolah). Diera teknologi yang semakin canggih nantinya kemungkinan besar agar mudah mengakses guru-guru yang dibutuhkan akan dibuat suatu platform market place.

Timbul tanda tanya besar nantinya apakah syarat bagi guru-guru yang masuk kedalam kriteria marketpalce ini? Apakah semua lulusan Strata Satu untuk Sarjana Pendidikan sudah masuk kedalam kelompok market place? Atau haruskah mengikuti tes terlebih dahulu. Terdapat dua golongan yang bisa masuk kedalam golongan marketplace guru yaitu guru honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk menjadi calon guru ASN dan golongan yang telah lulus PPG Prajabatan. Dari kedua syarat tersebut, akan timbul permasalahan, untuk golongan lulusan PPG Prajabatan.

Bagaimana tidak, ini akan membuat semua lulusan Strata Satu tidak berhenti sampai disitu saja setelah mereka mendapat gelar Pendidikan. Mereka akan bersaing lagi untuk dpaat mengikuti program PPG Prajabatan. Tidak menjadi masalah bagi lulusan yang punya kompeten yang baik dan biaya kuliah mandiri. Akan tetapi permasalahan lain muncul bagi lulusan Starata Satu yang tidak mempunyai biaya kuliah mandiri walaupun punya keinginan dan kompetensi yang sangat baik, karena pda dsarnya ppg prajabatan tidak ada beasiswa atau biaya yang ditanggung oleh pemerintah seperti PPG Dalam Jabatan. Seperti nya ini akan menjadi dilemma besar juga untuk kedapan. Apakah akan ada kebijkan baru lagi nantinya untuk mahasiswa yang mengikuti ppg prajabatan mendapatkan biaya subsidi kuliah? . Bagaimana Nasib calon guru yang tidak termasuk dalam golongna Market place, walaupun mereka mempunayi kompetensi yang bagus. Yang pastinya kita belum tau progress program Market palce pada tahun 2024 nanti, karena baru ada rancangan belum samapi pada tahapa implementasi. Kalau dilihat dari rancangan program Market place ini, nantinya setiap sekolah dapat mengakses database market place guru yang mereka butuhkan sesuai formasi disekolah tersebut dan melakukan wawancara dan tes langsung. Otomatis ini akan memudahkan para pihak sekolah untuk merekrut calon guru disekolah tersebut tanpa harus bergantung pada formasi dari pemerintah pusat. Selain itu ada beberapa kekhawatiran dimana guru nantinya yang direkrut dari platform marketplace,bisa saja dipecat dan diganti sewa sewaktu-waktu jika belum ada dasar hukum yang jelas dan berdampak pada gaji atau tunjangan yang tidak layak, berbeda dengan PNS atau PPPK yang sudah memiliki dasar hukum. Berbagai kemungkinan-kemungkinan akan terjadi kedepannya, ribetnya alur proses untuk menjadi seorang guru ini, bisa jadi nanti motivasi untuk menjadi calon guru masa depan akan berkurang.