 |
| Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST |
Detikacehnews.id | Bireuen – Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST akhirnya angkat bicara menanggapi sejumlah kritik publik terkait sikap pemerintah daerah yang dinilai pasif terhadap persoalan perambahan hutan di kawasan Peudada. Ia menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam, melainkan bersikap hati-hati agar langkah yang diambil tidak justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat kecil.
Menurut Mukhlis, kritik merupakan bagian penting dalam dinamika demokrasi. Sebagai kepala daerah, ia menghargai setiap masukan yang disampaikan oleh masyarakat maupun kelompok pemerhati lingkungan. Namun, ia menegaskan bahwa kritik harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, dengan mempertimbangkan dampak positif maupun negatif bagi kemaslahatan rakyat.
“Saya membaca dan mendengar kritikan yang disampaikan. Kritik tentu sangat saya apresiasi, karena itu tanda adanya kepedulian. Tetapi sebagai pemimpin, saya juga harus menimbang secara mendalam, supaya kebijakan yang kita ambil tidak berbalik merugikan rakyat sendiri,” ujar Mukhlis, Jumat (29/8/2025).
Bupati menekankan bahwa perambahan hutan di Peudada bukanlah persoalan yang baru muncul. Fenomena tersebut sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Sebagian besar dari mereka, menurut Mukhlis, berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menggantungkan hidup dari hasil olahan lahan hutan.
“Kita harus melihat persoalan ini secara jernih. Perambahan hutan bukan dilakukan oleh satu atau dua orang, melainkan sudah menjadi aktivitas kolektif masyarakat kecil. Mereka menjadikan itu sebagai mata pencaharian halal untuk menyambung hidup. Bila tiba-tiba mereka ditindak keras, yang menderita bukan hanya pelaku, tetapi juga keluarga mereka,” jelasnya.
Mukhlis mengingatkan, penertiban tanpa solusi yang tepat hanya akan memunculkan persoalan sosial baru. Kepala keluarga yang ditangkap akan meninggalkan anak-istri tanpa nafkah, sementara akses ekonomi alternatif masih sangat terbatas.
Pemkab Bireuen, lanjut Mukhlis, memilih mengambil sikap penuh kehati-hatian. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh sekadar membaca aturan lalu menindak, tanpa menghadirkan jalan keluar bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari hutan.
“Bila kita hanya berpikir menutup atau menertibkan, mungkin aktivitas perambahan memang berhenti sementara. Tapi, setelah itu bagaimana dengan keluarga yang menggantungkan ekonomi dari sana? Di sinilah pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan sekadar tindakan administratif,” katanya.
Menurut Mukhlis, pihaknya kini sedang mengkaji formula terbaik yang bisa menyeimbangkan dua kepentingan besar: menjaga kelestarian ekologi hutan sekaligus memastikan rakyat kecil tetap memiliki sumber penghidupan.
Dalam penjelasannya, Mukhlis juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang sedang lesu. Ia menyebut keterbatasan anggaran membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin sempit. Efisiensi ketat yang diberlakukan pusat membuat dana pembangunan yang bisa dibelanjakan untuk rakyat menjadi sangat terbatas.
“Kondisi ekonomi nasional saat ini sangat berpengaruh. Anggaran daerah kita terkena efisiensi, sehingga banyak program harus ditunda atau disesuaikan. Maka, pemerintah daerah harus semakin kooperatif dengan rakyat kecil. Kita harus mengutamakan kebijakan yang benar-benar berpihak pada mereka,” tegasnya.
Meski demikian, Mukhlis menegaskan komitmennya untuk terus bekerja membangun Bireuen. Menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena menghadapi keterbatasan. Yang terpenting adalah setiap langkah pembangunan harus memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat, termasuk masyarakat kecil di pedesaan maupun kawasan sekitar hutan.
“Saya ingin memastikan bahwa pembangunan di Bireuen tidak hanya dinikmati segelintir orang. Kita bekerja untuk kepentingan rakyat luas, dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Hutan harus tetap lestari, tetapi rakyat juga harus tetap hidup,” pungkasnya.
Dengan sikap tersebut, Mukhlis berharap masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah bukanlah bentuk pembiaran, melainkan bagian dari strategi mencari solusi jangka panjang. Pemkab Bireuen berkomitmen untuk terus mencari jalan keluar terbaik agar kelestarian lingkungan terjaga dan kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi.
