 |
| Ketua Komisi V DPRK Bireuen, Syahrizal, S.P |
Detikacehnews.id | Bireuen – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi siswa sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Bireuen kini menuai kritik. Ketua Komisi V DPRK Bireuen, Syahrizal, S.P., menegaskan perlunya pengawasan ketat dari pemerintah daerah agar program ini benar-benar memberikan manfaat dan tidak justru membahayakan kesehatan siswa.
Dalam keterangannya kepada media, Syahrizal menyebutkan adanya banyak laporan dari masyarakat, terutama wali siswa, guru, hingga siswa sendiri, terkait makanan MBG yang diterima di sekolah. Sejumlah menu yang disalurkan dilaporkan basi, berbau tidak sedap, hingga terdapat lauk dan sayur yang berulat.
“Pihak vendor penyedia MBG jangan main-main dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai memberikan nasi basi kepada siswa. Pastikan makanan, baik nasi maupun lauk, benar-benar aman dikonsumsi,” tegas Syahrizal, Kamis (18/9/2025).
Dari berbagai laporan yang diterima, sejumlah wali siswa mengaku sangat kecewa saat mendapati anak mereka pulang sekolah dengan membawa kembali makanan yang tidak disentuh. Beberapa siswa mengatakan nasi yang dibagikan sudah kering dan berbau asam, sementara lauk ayam dan ikan ada yang terasa asam serta bertekstur lembek. Bahkan, di beberapa sekolah ditemukan sayur yang sudah berubah warna, mengeluarkan aroma tidak sedap, dan ketika dibuka terdapat ulat kecil di dalam wadah makanan.
Keluhan serupa juga datang dari guru. Mereka menuturkan bahwa banyak siswa enggan menyentuh makanan yang dibagikan karena khawatir sakit perut. Seorang guru di Kota Juang menyebut, beberapa siswa hanya memakan buah atau roti yang mereka bawa dari rumah sebagai pengganti. “Tujuan program ini kan supaya anak-anak sehat dan fokus belajar. Tapi kalau yang dibagikan kualitasnya tidak layak, malah jadi ancaman kesehatan,” ujarnya.
Menanggapi kondisi ini, Syahrizal menegaskan perlunya tindakan cepat dari pemerintah kabupaten. Ia meminta terjun langsung ke lapangan, bukan hanya menunggu laporan. “Kami mendorong pemerintah untuk melakukan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah. Lihat sendiri kondisi makanan yang diterima siswa. Jangan hanya percaya laporan di atas kertas,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap vendor penyedia makanan. “Kalau ada pihak penyedia yang terbukti lalai, harus ada sanksi tegas. Jangan segan-segan untuk mencabut kontraknya. Program ini menyangkut keselamatan anak-anak, bukan sekadar administrasi,” kata Syahrizal.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melibatkan komite sekolah dan masyarakat dalam mengawasi jalannya program MBG. “Peran orang tua dan guru sangat penting. Jika ada makanan yang tidak layak, segera laporkan dengan bukti. Pemerintah wajib menindaklanjuti, bukan membiarkan masalah berlarut-larut,” imbuhnya.
Syahrizal menegaskan bahwa program MBG sejatinya adalah program mulia yang perlu didukung bersama. Dengan adanya makan bergizi gratis, diharapkan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam keadaan lapar atau kekurangan gizi. Namun, ia menegaskan manfaat program hanya bisa dirasakan apabila pelaksanaannya benar-benar sesuai standar.
“Jangan sampai program mulia ini justru memakan korban akibat kelalaian penyedia. Pemerintah harus serius melakukan pengawasan agar kualitas makanan terjaga dan siswa bisa mendapatkan manfaat yang seharusnya,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bireuen saat ini telah berjalan di berbagai sekolah. Namun, munculnya keluhan dari wali siswa, guru, dan siswa sendiri, menjadi peringatan bahwa pengawasan ketat mutlak diperlukan. Tanpa langkah tegas, program yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi ini justru bisa menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya kepada media, Syahrizal menyebutkan adanya banyak laporan dari masyarakat, terutama wali siswa, guru, hingga siswa sendiri, terkait makanan MBG yang diterima di sekolah. Sejumlah menu yang disalurkan dilaporkan basi, berbau tidak sedap, hingga terdapat lauk dan sayur yang berulat.
“Pihak vendor penyedia MBG jangan main-main dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai memberikan nasi basi kepada siswa. Pastikan makanan, baik nasi maupun lauk, benar-benar aman dikonsumsi,” tegas Syahrizal, Kamis (18/9/2025).
Dari berbagai laporan yang diterima, sejumlah wali siswa mengaku sangat kecewa saat mendapati anak mereka pulang sekolah dengan membawa kembali makanan yang tidak disentuh. Beberapa siswa mengatakan nasi yang dibagikan sudah kering dan berbau asam, sementara lauk ayam dan ikan ada yang terasa asam serta bertekstur lembek. Bahkan, di beberapa sekolah ditemukan sayur yang sudah berubah warna, mengeluarkan aroma tidak sedap, dan ketika dibuka terdapat ulat kecil di dalam wadah makanan.
Keluhan serupa juga datang dari guru. Mereka menuturkan bahwa banyak siswa enggan menyentuh makanan yang dibagikan karena khawatir sakit perut. Seorang guru di Kota Juang menyebut, beberapa siswa hanya memakan buah atau roti yang mereka bawa dari rumah sebagai pengganti. “Tujuan program ini kan supaya anak-anak sehat dan fokus belajar. Tapi kalau yang dibagikan kualitasnya tidak layak, malah jadi ancaman kesehatan,” ujarnya.
Menanggapi kondisi ini, Syahrizal menegaskan perlunya tindakan cepat dari pemerintah kabupaten. Ia meminta terjun langsung ke lapangan, bukan hanya menunggu laporan. “Kami mendorong pemerintah untuk melakukan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah. Lihat sendiri kondisi makanan yang diterima siswa. Jangan hanya percaya laporan di atas kertas,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap vendor penyedia makanan. “Kalau ada pihak penyedia yang terbukti lalai, harus ada sanksi tegas. Jangan segan-segan untuk mencabut kontraknya. Program ini menyangkut keselamatan anak-anak, bukan sekadar administrasi,” kata Syahrizal.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melibatkan komite sekolah dan masyarakat dalam mengawasi jalannya program MBG. “Peran orang tua dan guru sangat penting. Jika ada makanan yang tidak layak, segera laporkan dengan bukti. Pemerintah wajib menindaklanjuti, bukan membiarkan masalah berlarut-larut,” imbuhnya.
Syahrizal menegaskan bahwa program MBG sejatinya adalah program mulia yang perlu didukung bersama. Dengan adanya makan bergizi gratis, diharapkan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam keadaan lapar atau kekurangan gizi. Namun, ia menegaskan manfaat program hanya bisa dirasakan apabila pelaksanaannya benar-benar sesuai standar.
“Jangan sampai program mulia ini justru memakan korban akibat kelalaian penyedia. Pemerintah harus serius melakukan pengawasan agar kualitas makanan terjaga dan siswa bisa mendapatkan manfaat yang seharusnya,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bireuen saat ini telah berjalan di berbagai sekolah. Namun, munculnya keluhan dari wali siswa, guru, dan siswa sendiri, menjadi peringatan bahwa pengawasan ketat mutlak diperlukan. Tanpa langkah tegas, program yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi ini justru bisa menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.
