 |
| Juru Bicara Pemerintah Aceh, Murthala Murthalamuddin dalam program siaran langsung yang ditayangkan melalui kanal YouTube CNN, Rabu (17/12/2025). |
Detikacehnews.id | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyampaikan keluhan serius terhadap penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, khususnya terkait distribusi bantuan dan dukungan transportasi udara bagi wilayah terdampak di Provinsi Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Murthala Murthalamuddin, menilai terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara informasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada publik dengan kondisi nyata di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut, menurutnya, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik sekaligus merugikan masyarakat yang tengah berada dalam situasi darurat bencana.
Murthala menegaskan bahwa Presiden seharusnya menerima laporan dari sumber yang benar-benar akurat dan dapat dipercaya, agar kebijakan maupun pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat mencerminkan kondisi riil di daerah terdampak.
Ia secara khusus menyoroti pernyataan Presiden yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat mampu mengerahkan puluhan helikopter untuk mendukung penanganan bencana, termasuk untuk pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) melalui jalur udara. Menurut Murthala, klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
“Jumlah penerbangan tidak pernah lebih dari 15 sampai 16 kali per hari, bahkan itu sudah terjadi sebelum adanya instruksi Presiden. Sementara pengangkutan BBM melalui jalur udara sama sekali tidak pernah dilakukan,” ujar Murthala dalam program siaran langsung yang ditayangkan melalui kanal YouTube CNN, Rabu (17/12/2025).
Ia mengaku prihatin terhadap pernyataan Presiden yang disampaikan baik dalam rapat kabinet maupun kepada media, karena tidak mencerminkan realitas yang dihadapi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Murthala menilai, apabila distribusi bantuan melalui udara benar-benar dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi, maka daerah-daerah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, serta sejumlah wilayah lainnya tidak akan mengalami kondisi keterisolasian yang parah sebagaimana yang terjadi saat ini.
Ia menggambarkan kondisi masyarakat di daerah terdampak yang terpaksa memanggul beras dan BBM dengan berjalan kaki puluhan kilometer akibat terputusnya akses transportasi darat dan minimnya bantuan udara. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan fakta yang dapat dengan mudah ditemukan melalui berbagai unggahan masyarakat di media sosial.
Situasi tersebut, kata Murthala, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara laporan yang diterima oleh Presiden dengan kenyataan di lapangan. Ia menilai hal ini sangat disayangkan, karena informasi yang tidak akurat berpotensi merusak kredibilitas Presiden di mata publik.
“Bagaimana mungkin Presiden menerima informasi yang begitu buruk hingga disampaikan ke publik, padahal hal itu justru dapat merusak kredibilitas Presiden sendiri,” tegas Murthala.
Lebih lanjut, Murthala menekankan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini adalah kesungguhan Pemerintah Pusat untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki, termasuk unsur TNI dan Polri, guna memastikan distribusi bantuan dapat dilakukan secara efektif, khususnya melalui jalur udara.
Menurutnya, dropping bantuan dari udara merupakan satu-satunya solusi yang paling realistis dan efektif dalam kondisi darurat seperti saat ini, mengingat banyak wilayah yang masih terisolasi dan sulit dijangkau melalui jalur darat.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat memicu bencana lanjutan, seperti ancaman kelaparan serta kehancuran ekonomi masyarakat akibat melonjaknya harga bahan pokok dan kelangkaan BBM.
Dampak tersebut, lanjut Murthala, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di wilayah tengah Aceh, tetapi juga meluas ke daerah-daerah pinggiran yang semakin terisolasi akibat keterbatasan akses transportasi dan minimnya pasokan logistik.
Pemerintah Aceh berharap Pemerintah Pusat dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan bencana, khususnya dalam hal validitas laporan lapangan dan optimalisasi dukungan transportasi udara, demi memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak di seluruh wilayah Aceh.
