 |
| Dokumentasi foto saat warga Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan layangkan protes terhadap aparatur gampong setempat. |
Detikacehnews.id | Bireuen – Sejumlah warga Gampong Raya Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, melayangkan protes keras terhadap aparatur gampong setempat terkait proses pendataan korban banjir dan tanah longsor yang dinilai tidak akurat serta tidak menyentuh seluruh warga terdampak. Pendataan tersebut dianggap dilakukan secara terburu-buru tanpa verifikasi langsung ke rumah-rumah warga.
Salah seorang warga, Fadil, menyampaikan bahwa aparatur gampong, khususnya kepala dusun, tidak turun langsung ke lapangan saat melakukan pendataan korban banjir. Menurutnya, proses pendataan hanya dilakukan di posko meunasah dengan menunggu laporan warga, tanpa melihat secara langsung kondisi rumah yang terdampak.
“Mereka hanya duduk di posko menunggu. Tidak turun ke rumah warga yang terkena banjir, sehingga banyak korban yang benar-benar terdampak justru tidak didata,” ujar Fadil kepada media.
Fadil mengungkapkan, dari sekitar 525 kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir di Gampong Raya Dagang, hanya sekitar 300 KK yang tercatat dalam data penerima bantuan. Ia juga menyoroti masih tercantumnya sejumlah nama yang dinilai sudah tidak layak masuk dalam daftar korban.
Beberapa di antaranya adalah Mursyidan dan Saudah Ali yang disebut telah lama meninggal dunia. Selain itu, nama Darwani tercantum ganda dalam data, sementara Muklis diketahui sudah lama pindah ke Meulaboh dan tidak lagi berdomisili di gampong tersebut. Kondisi ini, menurut Fadil, semakin memperkuat dugaan bahwa pendataan dilakukan tanpa verifikasi lapangan yang memadai.
“Ini sangat janggal. Orang yang sudah meninggal masih terdata, yang pindah juga masih masuk, sementara warga yang rumahnya rusak parah malah tidak tercatat,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya, Jumadil dan Khaidir. Mereka menilai pola pendataan yang tidak merata berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik di tengah masyarakat.
“Rumah yang rusak berat tidak didata, sementara rumah yang hanya terkena lumpur sedikit justru masuk daftar. Ini sangat janggal dan harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat,” ujar mereka.
Menanggapi tudingan tersebut, Keuchik Gampong Raya Dagang, Mustafa, membantah bahwa pihaknya mengabaikan proses pendataan korban banjir. Ia menegaskan bahwa aparatur gampong telah melakukan pendataan terhadap seluruh warga berdasarkan kategori tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.
Menurut Mustafa, data yang ada bersifat dinamis dan masih dapat diperbaiki jika ditemukan kekeliruan di lapangan. Ia juga mengimbau warga yang merasa belum terdata atau mengalami kesalahan data agar segera melapor kepada aparatur gampong.
“Jika masih ada warga yang belum terdata, kami persilakan untuk melapor kembali agar dapat kami perbaiki. Jumlah penduduk Gampong Raya Dagang saat ini sekitar 1.741 jiwa dari 524 kepala keluarga. Kami terbuka untuk melakukan verifikasi ulang,” jelas Mustafa.
