 |
| Foto Ketua HMI Cabang Bireuen, T. Mirza Saputra. |
Detikacehnews.id | Bireuen - Di tengah upaya penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bireuen, ruang publik sempat diwarnai perbincangan terkait dugaan penimbunan bantuan di gudang BPBD. Situasi ini perlu disikapi secara jernih dan proporsional agar tidak mengganggu fokus kerja-kerja kemanusiaan yang sedang berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Bireuen sejak awal bencana terus bekerja melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, dinas teknis, aparat kecamatan dan gampong, serta unsur relawan. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari evakuasi warga terdampak, pembukaan dapur umum, pendistribusian bantuan logistik, hingga pemulihan akses vital, termasuk pemasangan jembatan Bailey pada jalur strategis lintas Sumatra yang sempat terputus.
Di tengah proses tersebut, muncul informasi di ruang publik terkait kondisi gudang BPBD yang kemudian menimbulkan kegelisahan sebagian masyarakat. Hal ini mendorong kehadiran petugas BPBD dan pemadam kebakaran (Damkar) ke Gedung DPRK Bireuen untuk menyampaikan kondisi lapangan sekaligus meminta klarifikasi agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, menyampaikan pernyataan di hadapan massa dan media. Ia menegaskan bahwa DPRK sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki mekanisme dan prosedur kerja yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Menurutnya, dinamika aspirasi publik merupakan bagian dari demokrasi, namun tetap memerlukan ketenangan dan kehati-hatian, terutama dalam situasi bencana.
Sementara itu, Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Aceh (PA), Sufyannur alias Waled Yan, menjelaskan bahwa kehadirannya bersama sejumlah anggota DPRK ke gudang BPBD beberapa waktu lalu dilakukan untuk melihat langsung ketersediaan stok bantuan serta proses distribusi logistik. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan dalam rangka penggerebekan maupun inspeksi mendadak.
"Saat kami datang, stok bantuan di gudang masih dalam kondisi aman dan jumlahnya mencukupi. Pada saat yang sama juga sedang berlangsung proses distribusi ke sejumlah kecamatan,” ujar Waled Yan.
Ia menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen mampu mendatangkan bantuan dalam jumlah besar dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Waled Yan juga mengingatkan agar setiap kritik disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis data, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat berdampak pada psikologis petugas maupun kepercayaan publik.
Klarifikasi serupa juga disampaikan oleh Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah, dalam pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen di ruang konferensi pada Rabu (14/1/2026).Ia menegaskan bahwa informasi mengenai penimbunan bantuan logistik di gudang BPBD Bireuen tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Menurut Jarwansah, gudang logistik memang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bantuan yang dikelola melalui sistem manajemen logistik kebencanaan. Keberadaan bantuan di gudang, kata dia, tidak dapat serta-merta diartikan sebagai penimbunan, melainkan bagian dari mekanisme penyediaan buffer stock.
"Inilah gunanya gudang itu harus ada buffer stock, sehingga distribusi barang bisa lancar. Jangan sampai korban masih terdampak, tetapi logistik justru sudah habis. Itu harus dikendalikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan stok logistik justru memberikan rasa aman bagi pemerintah dan petugas di lapangan, karena bantuan dapat segera disalurkan ketika terdapat laporan kebutuhan mendesak dari masyarakat terdampak. Jarwansah bahkan berharap seluruh daerah rawan bencana memiliki gudang logistik yang terisi dengan baik, mengingat bencana di Bireuen belum sepenuhnya berakhir.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian, SE, juga telah membantah isu penimbunan logistik di gudang BPBD. Ia menegaskan bahwa stok bantuan yang terlihat cukup banyak merupakan kondisi wajar karena BPBD setiap hari menerima bantuan dari berbagai sumber, baik dari donatur maupun dari BNPB.
"Seluruh barang keluar dan masuk secara dinamis sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Doli.
Menanggapi sorotan terhadap peralatan kerja seperti cangkul dan gerobak sorong yang masih tersimpan di gudang, Doli menjelaskan bahwa peralatan tersebut merupakan logistik pendukung pascabencana yang baru diterima dan sedang dipersiapkan untuk segera disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan.
Ia juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme resmi, yakni berdasarkan permintaan tertulis dari camat, agar distribusi dapat berlangsung tepat sasaran dan merata. Dalam kesempatan tersebut, Doli Mardian didampingi oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Hanafiah, yang sama-sama menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap fokus pada kerja-kerja kemanusiaan dan pemulihan pascabencana.
Menanggapi dinamika tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bireuen menegaskan posisinya sebagai elemen independen yang berdiri di luar kepentingan politik praktis. Ketua HMI Cabang Bireuen, T. Mirza Saputra, menyampaikan bahwa HMI tidak berada pada posisi membela pihak mana pun, melainkan berupaya menjaga kejernihan informasi di tengah situasi bencana.
“HMI memandang bencana bukan hanya sebagai ujian alam, tetapi juga ujian kedewasaan sosial. Karena itu, kami memilih hadir sebagai penengah dan bagian dari kerja-kerja kemanusiaan, bukan sebagai bagian dari polemik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam konteks peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada malam ini, nilai-nilai kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi menjadi semakin relevan untuk direnungkan bersama.
Dalam konteks tersebut, HMI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan informasi. Prinsip tabayyun dipahami sebagai upaya memverifikasi informasi secara bijak agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan upaya penanganan bencana maupun keharmonisan sosial.
HMI Cabang Bireuen menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan dan pemulihan pascabencana agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan kepentingan korban tetap menjadi pusat perhatian. Pada saat yang sama, HMI berharap ruang publik dapat dijaga tetap tenang, sehat, dan bermartabat.
Bencana yang terjadi di Bireuen menjadi pengingat bahwa pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga dengan menjaga kepercayaan publik, etika sosial, dan semangat kebersamaan. Dalam situasi krisis, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa menjadi kunci agar pemulihan berjalan secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
