 |
| Plt Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian. |
Kebijakan tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Bupati Bireuen, Selasa (6/1/2026), yang dihadiri langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian, menjelaskan bahwa keputusan untuk langsung membangun Huntap merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat di berbagai titik terdampak banjir, mulai dari Gampong Kubu hingga kawasan Peusangan Siblah Krueng.
Menurutnya, masyarakat secara tegas menyampaikan keinginan agar pemerintah membangun hunian permanen yang dapat mereka tempati dalam jangka panjang.
“Masyarakat menyampaikan langsung kepada kami bahwa mereka menginginkan hunian tetap. Mereka menilai Huntara bersifat sementara dan berpotensi membuat mereka harus berpindah-pindah lagi di kemudian hari,” ujar Doli Mardian.
Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah daerah, Pemkab Bireuen akan segera memulai pembangunan rumah contoh Huntap. Peletakan batu pertama dijadwalkan berlangsung pada Rabu (7/1/2026) di Gampong Balee Panah, yang ditetapkan sebagai lokasi perdana pembangunan.
“Besok Bapak Bupati Bireuen bersama perwakilan BNPB Pusat dan pihak vendor akan melakukan peletakan batu pertama. Ini menjadi penanda bahwa pembangunan fisik benar-benar dimulai, bukan sekadar perencanaan,” tegas Doli.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 3.692 unit Hunian Tetap bagi warga terdampak banjir. Hingga saat ini, BPBD Bireuen telah mengantongi sekitar 900 surat kepemilikan tanah yang dinyatakan siap untuk segera dibangun.
Bagi masyarakat yang belum memiliki lahan atau terkendala status tanah, Pemkab Bireuen memberikan ruang solusi melalui mekanisme musyawarah di tingkat gampong. Warga juga diperbolehkan membangun hunian di lokasi lain, bahkan lintas kecamatan, selama administrasi dan legalitas tanahnya jelas dan sah.
Sambil menunggu proses pembangunan rampung, Pemkab Bireuen memastikan tidak ada warga terdampak yang terlantar. Pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan bagi setiap keluarga penerima manfaat.
“Hari ini bantuan DTH diserahkan secara simbolis oleh Bapak Bupati. Tahap awal diberikan untuk tiga bulan. Apabila pembangunan rumah belum selesai, maka bantuan ini akan diperpanjang. Tujuannya agar warga dapat menyewa tempat tinggal sementara yang layak,” jelas Doli.
Selain pemenuhan kebutuhan hunian, aspek ketahanan pangan masyarakat terdampak juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. BPBD Bireuen saat ini tengah menyalurkan bantuan 660 ton beras yang diperuntukkan bagi sekitar 16.000 Kepala Keluarga (KK) di 17 kecamatan yang terdampak banjir.
Setiap keluarga menerima jatah 40 kilogram beras, dengan penyaluran dilakukan berdasarkan data yang akurat dan terverifikasi.
“Kami pastikan tidak ada gampong yang terlewati. Seluruh bantuan, baik sandang maupun pangan, disalurkan berdasarkan data by name by address agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Kehadiran Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Suharyanto di Kabupaten Bireuen diharapkan dapat mempercepat proses sinkronisasi administrasi lintas lembaga, khususnya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan status kepemilikan tanah Hunian Tetap memiliki legalitas hukum yang kuat dan memberikan kepastian bagi masyarakat penerima manfaat.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Bireuen menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menangani dampak bencana secara darurat, tetapi juga menghadirkan solusi permanen yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak banjir.
