Abdul Hamid: "Mengapa Universitas Jabal Ghafur Tak Lagi Maju?"

 
Detikacehnews.id | Pidie - Universitas Jabal Ghafur (Unigha) di Gle Gapui, Kabupaten Pidie, merupakan salah satu penanda penting sejarah pendidikan tinggi di Aceh. Ia lahir bukan dari kekuatan modal besar, melainkan dari kekuatan solidaritas sosial. Kampus ini dibangun dari botol limun, botol sirup, sumbangan seadanya, dan keikhlasan rakyat Pidie sejak awal 1980-an. Dari sanalah Unigha tumbuh sebagai simbol pengorbanan, kebanggaan, dan harapan kolektif.


“Unigha ini bukan sekadar bangunan fisik atau institusi akademik. Ia adalah monumen gotong royong masyarakat Pidie. Setiap bata yang berdiri di Gle Gapui menyimpan cerita pengorbanan rakyat,” tulis Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd., Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen, dalam catatan reflektifnya.


Didirikan pada tahun 1982 oleh almarhum Nurdin Abdurrahman (Nurdin AR), yang kala itu menjabat Bupati Pidie, Unigha awalnya berstatus STKIP sebelum berkembang menjadi universitas dengan beberapa fakultas. Fakultas Hukum berdiri pada 21 Juni 1986, dan dari rahim Unigha pula lahir sejumlah perguruan tinggi swasta lain di Aceh. Pada masa jayanya, Unigha menjadi magnet mahasiswa dari berbagai daerah di Aceh, bahkan dari Malaysia. Kehidupan sosial dan ekonomi di kawasan Gle Gapui bergerak dinamis, dan Pidie dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi swasta yang diperhitungkan.


Namun, kejayaan itu kini semakin memudar. Unigha tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Pertanyaan “mengapa” kerap muncul di tengah masyarakat, alumni, dan pemerhati pendidikan. Pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabannya menuntut kejujuran dan keberanian untuk bercermin.


Menurut Abdul Hamid, titik balik kemunduran Unigha tidak bisa dilepaskan dari wafatnya sang pendiri. “Almarhum Nurdin AR adalah figur pemersatu. Setelah beliau wafat, Unigha seperti kehilangan kompas. Konflik yang awalnya kecil dibiarkan membesar dan menjadi kronis,” tulisnya.


Sejak saat itu, konflik internal perlahan muncul dan seolah menjadi bagian dari keseharian kampus. Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (YPKJG) sebagai badan penyelenggara kerap dilanda persoalan kepengurusan, tarik-menarik kepentingan, hingga konflik terbuka. Di tingkat universitas, pergantian rektor pun sering berlangsung tanpa stabilitas jangka panjang.


Energi institusi yang seharusnya diarahkan untuk peningkatan mutu akademik, riset, dan pengabdian masyarakat justru terkuras untuk mengelola konflik. Demonstrasi mahasiswa nyaris menjadi agenda rutin. Ironisnya, aksi-aksi tersebut sering terjadi menjelang penerimaan mahasiswa baru.


“Perlu saya tegaskan, mahasiswa bukanlah akar masalah. Demonstrasi hanyalah gejala. Ia adalah alarm bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola, komunikasi, dan transparansi,” tegas Abdul Hamid.


Sayangnya, dalam banyak kasus, mahasiswa justru dijadikan kambing hitam. Sementara persoalan struktural dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang substansial. Kondisi ini secara perlahan menggerus kepercayaan publik.


Masalah lain yang tak kalah krusial adalah hubungan yang tidak harmonis antara yayasan dan rektorat. Dalam tata kelola perguruan tinggi yang sehat, yayasan berfungsi menjaga visi dan keberlanjutan institusi, bukan mengendalikan urusan teknis operasional harian. Ketika batas ini kabur, kampus berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan.


“Jika yayasan terlalu jauh masuk ke wilayah operasional, sementara rektorat kehilangan ruang gerak, maka yang dikorbankan adalah mutu pendidikan. Kampus tidak lagi dikelola dengan logika akademik, tetapi dengan logika kekuasaan,” tulis Abdul Hamid dengan nada kritis.


Dampaknya sangat nyata: pengembangan dosen terhambat, fasilitas kurang terawat, inovasi minim, dan daya saing Unigha terus menurun. Sebagai perguruan tinggi swasta, Unigha sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu hilang, jumlah mahasiswa menurun, pemasukan berkurang, dan masalah kelembagaan semakin kompleks.


Hari ini, Unigha berada di titik nadir yang mengkhawatirkan. Kampus yang dahulu menjadi kebanggaan rakyat Pidie kini justru berisiko ditinggalkan oleh rakyatnya sendiri. Jika benar terdapat kepentingan pribadi dan keserakahan elit di balik pusaran konflik tersebut, maka yang terluka bukan hanya institusi, tetapi juga amanah sejarah.


“Ini ironi yang sangat menyakitkan. Kampus yang lahir dari pengorbanan rakyat, kini justru terancam runtuh oleh ulah segelintir elitnya,” tulis Abdul Hamid.


Meski demikian, harapan belum sepenuhnya padam. Unigha masih memiliki sejarah panjang, lokasi strategis, jaringan alumni yang luas, serta ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat Pidie. Masalah Unigha bukan pada ketiadaan potensi, melainkan pada kegagalan mengelola potensi tersebut secara sehat dan bermartabat.

Lalu, apa yang harus dilakukan?

Pertama, diperlukan rekonsiliasi menyeluruh dan bermartabat. Seluruh pihak yayasan, rektorat, dosen, alumni, dan tokoh masyarakat harus duduk bersama dalam forum terbuka yang jujur dan berorientasi solusi. Ego pribadi dan sektoral harus disingkirkan.


“Kita harus berani duduk bersama dan berkata jujur. Jika ego terus dipelihara, maka Unigha hanya akan tinggal nama dalam buku sejarah,” tulis Abdul Hamid.


Kedua, pembenahan tata kelola secara tegas dan profesional. Batas peran yayasan dan rektorat harus diperjelas sesuai prinsip good university governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.


Ketiga, Unigha membutuhkan kepemimpinan yang bersih, visioner, dan berintegritas. Pemimpin yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan keberanian mengambil keputusan demi kepentingan institusi.

Keempat, pemulihan kepercayaan publik harus menjadi agenda utama. Konflik terbuka harus dihentikan, layanan akademik diperbaiki, dan alumni dilibatkan secara aktif dalam pembangunan kampus.


Kelima, fokus kembali pada misi akademik. Kampus hanya akan hidup jika atmosfer intelektualnya kembali sehat: dosen berkembang, mahasiswa dilayani dengan baik, dan inovasi didorong secara konsisten.


“Unigha pernah jaya karena dikelola dengan semangat pengabdian, bukan ambisi pribadi. Jika nilai itu dikembalikan, saya yakin Unigha bisa bangkit,” tutup Abdul Hamid.

Sejarah mencatat bahwa Universitas Jabal Ghafur pernah menjadi cahaya pendidikan di Pidie. Tanggung jawab generasi hari ini adalah memastikan cahaya itu tidak padam. Dengan niat baik, kepemimpinan yang bersih, dan tata kelola yang benar, Unigha tidak hanya bisa diselamatkan, tetapi juga kembali jaya sebagaimana cita-cita luhur para pendirinya.