APDESI Bireuen Pastikan Desa Solid Dukung Pemerintah Wujudkan Huntap

 
Detikacehnews.id | Bireuen - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen menegaskan pentingnya soliditas seluruh pemerintah desa dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen, khususnya dalam percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi.


Kepala Bagian Komunikasi dan Informasi APDESI Kabupaten Bireuen, Keuchik Fajri, SE, menyampaikan bahwa dukungan penuh dari pemerintah desa menjadi faktor kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana. Menurutnya, pembangunan hunian tetap bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya menyeluruh untuk mengembalikan stabilitas kehidupan masyarakat.

“Pemerintah desa harus solid dan satu barisan mendukung pemerintah daerah. Program huntap ini menyangkut keselamatan dan masa depan masyarakat korban bencana. Tidak boleh ada keraguan, apalagi sikap setengah hati dalam mengawal kebijakan ini,” tegas Keuchik Fajri, Kamis (12/2/2026).


Ia menjelaskan, bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bireuen pada akhir 2025 lalu telah berdampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, percepatan pembangunan hunian tetap dinilai menjadi langkah strategis dalam proses pemulihan jangka panjang.


Menurut Fajri, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi riil di lapangan. Peran tersebut mencakup pendataan korban bencana secara akurat, pengawalan proses pembangunan, hingga memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran.


“Jika pemerintah desa tidak solid, maka proses pemulihan bisa tersendat. Desa harus menjadi penguat kebijakan pemerintah, bukan justru menjadi titik lemah dalam pelaksanaan program,” ujarnya.


Selain itu, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang memilih pembangunan hunian tetap dibanding hunian sementara perlu dihargai dan dikawal bersama. Menurutnya, mempertahankan masyarakat tetap tinggal di wilayah asal merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial, aktivitas ekonomi lokal, serta hubungan kekeluargaan yang telah terjalin sejak lama.


APDESI Kabupaten Bireuen, lanjutnya, akan terus mendorong seluruh keuchik dan perangkat desa agar memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi tersebut terutama terkait proses validasi data kerusakan rumah, penentuan lokasi pembangunan huntap, serta pengawasan pelaksanaan program agar berjalan efektif.


Ia juga mengingatkan aparatur desa untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan program. Menurutnya, program pemulihan pascabencana merupakan amanah besar yang harus dijaga dari potensi penyimpangan maupun kepentingan sempit.


“Program huntap ini bukan sekadar pembangunan rumah, tetapi upaya mengembalikan harapan masyarakat. Karena itu, pemerintah desa wajib memastikan tidak ada korban bencana yang terabaikan,” katanya.


Sebagai organisasi yang menaungi pemerintah desa, APDESI juga berkomitmen terus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh tahapan pembangunan hunian tetap berjalan tepat waktu, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.


APDESI Kabupaten Bireuen berharap kolaborasi yang kuat antar tingkatan pemerintahan dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat sekaligus menghadirkan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi korban bencana hidrometeorologi.

“Soliditas pemerintah desa adalah fondasi keberhasilan pemulihan pascabencana. Ketika desa bersatu mendukung pemerintah daerah, maka kepentingan masyarakat akan terlindungi secara nyata,” pungkas Keuchik Fajri.