Detikacehnews.id |Bireuen - Pemerintah Kabupaten Bireuen terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya mempercepat penanganan dampak bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bireuen pada akhir November 2025 lalu. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd, melakukan kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Bireuen, Jumat (08/05/2026).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar percepatan penanganan pascabencana di daerah terdampak terus dilakukan secara terukur, terintegrasi, dan tepat sasaran. Dalam agenda tersebut, rombongan Pemerintah Pusat menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen di ruang kerja Bupati Bireuen guna membahas langkah strategis percepatan pemulihan infrastruktur serta penanganan kebutuhan masyarakat terdampak.
Turut hadir dalam rapat koordinasi itu tim dari Kementerian Dalam Negeri, Kolonel Feksi dari Tim Posko Pusat Nasional, Kombes Suwinto, Tim Data Posko Kemendagri, Kasdim 0111/Bireuen, Kabag Ops Polres Bireuen, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, serta sejumlah kepala SKPK terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Dalam arahannya, Dr. Imran menegaskan bahwa validitas dan akurasi data menjadi aspek paling penting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, seluruh proses pembangunan yang akan dilakukan pemerintah harus didasarkan pada data yang benar dan telah diverifikasi secara menyeluruh agar bantuan dan pembangunan dapat tepat sasaran.
Ia meminta seluruh tim teknis segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap berbagai kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat banjir bandang, mulai dari kerusakan jalan, jembatan permanen, jembatan darurat seperti bailey, aramco, hingga jembatan kayu yang menjadi akses utama masyarakat di sejumlah kawasan terdampak.
Tidak hanya sektor infrastruktur umum, Dirjen Perumahan Perdesaan tersebut juga menyoroti kerusakan pada sektor pertanian yang turut berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai, kerusakan area cetak sawah dan lahan pertanian produktif harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan mata pencaharian warga.
“Seluruh data harus benar-benar akurat dan sinkron. Ini penting agar proses rekonstruksi berjalan efektif dan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara tepat,” ujar Dr. Imran dalam rapat koordinasi tersebut.
Untuk memperkuat sinergi lintas sektor, Dr. Imran juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali Posko Satuan Tugas (Satgas) Bersama yang melibatkan unsur TNI, Polri, tenaga kesehatan, BPBD, serta unsur pemerintah lainnya. Menurutnya, keberadaan Satgas Bersama sangat penting dalam memastikan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berjalan harmonis dan terintegrasi.
Melalui Satgas tersebut, seluruh data penanganan bencana akan disinkronkan secara terpadu sehingga dapat meminimalkan terjadinya perbedaan informasi maupun tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan.
Sementara itu, Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, menyampaikan apresiasi atas perhatian serius Pemerintah Pusat terhadap kondisi masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Bireuen. Ia menyebutkan bahwa kunjungan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam membantu percepatan pemulihan daerah pascabencana.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mukhlis berharap pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak dapat segera direalisasikan. Menurutnya, kebutuhan hunian menjadi salah satu persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, nyaman, dan layak.
Ia menjelaskan bahwa selama ini pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai langkah penanganan darurat sambil menunggu proses pembangunan permanen dari Pemerintah Pusat. Karena itu, percepatan pembangunan Huntap sangat diharapkan agar beban masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat segera teratasi.
“Jika persoalan hunian ini cepat terselesaikan, maka Pemerintah Daerah dapat lebih fokus mengalokasikan energi dan sumber daya untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya serta pemulihan ekonomi masyarakat,” ungkap Bupati Mukhlis.
Lebih lanjut, Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk terus mendukung seluruh program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Pusat. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana.
Pemerintah berharap seluruh proses pembangunan Huntap dan pemulihan infrastruktur vital di Kabupaten Bireuen dapat berjalan sesuai jadwal sehingga aktivitas masyarakat kembali normal dan roda perekonomian daerah dapat bangkit secara bertahap.
Dengan sinergi yang terus diperkuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bireuen, diharapkan seluruh masyarakat terdampak banjir bandang dapat segera merasakan manfaat nyata dari program pemulihan yang sedang dijalankan pemerintah.
