Detikacehnews.id | Bireuen – Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan sebanyak 173 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Jumat (26/6/2026) sore. Pelantikan yang berlangsung di Aula Lama Setdakab Bireuen tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan sekaligus menindaklanjuti rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Wakil Bupati Bireuen, Ir. H. Razuardi, M.T., para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta seluruh camat di Kabupaten Bireuen.
Adapun pejabat yang dilantik terdiri atas 143 orang pejabat administrator dan pengawas, 22 orang pejabat fungsional, 13 orang Kepala UPTD Puskesmas, serta satu orang Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB).
Dalam sambutannya, Bupati Mukhlis menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas.
Menurutnya, pelantikan dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bireuen.
“Mutasi dan promosi jabatan merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka penyegaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jabatan yang diberikan hari ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar penghargaan ataupun fasilitas,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan bahwa seluruh proses pengisian jabatan dilaksanakan secara profesional dan objektif dengan mengedepankan kompetensi, integritas, serta rekam jejak kinerja para aparatur sipil negara. Ia memastikan tidak ada praktik pungutan liar, setoran, maupun suap dalam proses tersebut.
“Kami tidak meminta imbalan materi, melainkan menuntut pembuktian berupa kapasitas, integritas, dan prestasi nyata. Jabatan adalah beban moral untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Mukhlis menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen menerapkan prinsip meritokrasi yang berorientasi pada hasil kerja nyata. Oleh sebab itu, seluruh pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme penilaian kinerja yang dilakukan oleh tim terkait.
Ia juga mengeluarkan peringatan keras terhadap segala bentuk penyimpangan yang berkaitan dengan jabatan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya praktik pemberian ataupun penerimaan sesuatu yang berkaitan dengan proses promosi maupun mutasi jabatan.
“Apabila di kemudian hari terbukti ada pihak yang memberi ataupun menerima sesuatu terkait jabatan ini, maka pada hari itu juga akan kami copot dari jabatannya. Pemerintah harus bersih dan berintegritas,” katanya.
Momentum pelantikan tersebut berlangsung di tengah situasi Kabupaten Bireuen yang baru saja mengalami bencana banjir besar yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati menginstruksikan para camat yang baru dilantik agar segera membangun koordinasi dan sinergi dengan para keuchik, pihak Puskesmas, serta instansi terkait dalam penanganan pascabencana.
Para camat diminta aktif turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi masyarakat, memastikan validitas data korban terdampak, serta mengawal penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Para camat harus hadir di tengah masyarakat. Bangun koordinasi yang baik dengan para keuchik, Puskesmas, dan seluruh unsur terkait agar penanganan pascabanjir berjalan maksimal dan bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang berhak,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mukhlis juga menyampaikan kondisi kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh terhadap rumah warga maupun fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan berskala besar masih membutuhkan dukungan dan intervensi dari Pemerintah Pusat, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen.
Namun demikian, di tengah keterbatasan tersebut, Kabupaten Bireuen memperoleh dukungan solidaritas dari Pemerintah Kabupaten Asahan yang memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana hibah sebesar Rp30 miliar untuk membantu proses pemulihan pascabencana.
Bupati memastikan bahwa bantuan tersebut akan digunakan secara transparan dan akuntabel, khususnya untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas masyarakat.
Dana hibah tersebut direncanakan untuk mendukung proyek pengaspalan jalan sepanjang 10 kilometer yang menghubungkan kawasan Blang Gandai hingga Salah Serong. Pembangunan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun ini guna memulihkan akses dan konektivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Meski demikian, Bupati mengakui bahwa anggaran yang tersedia belum mampu menuntaskan seluruh perbaikan infrastruktur, termasuk pembangunan sejumlah jembatan penghubung di daerah pedalaman yang mengalami kerusakan.
“Yang menjadi prioritas saat ini adalah bagaimana konektivitas masyarakat bisa segera pulih. Jalan harus bisa digunakan kembali sehingga aktivitas ekonomi dan kehidupan warga dapat berjalan normal,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Bupati berharap seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh negara dengan menunjukkan dedikasi, loyalitas, serta semangat pengabdian yang tinggi demi kemajuan Kabupaten Bireuen.
Prosesi pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Bupati, Wakil Bupati, serta para tamu undangan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.
