Detikacehnews.id | Jakarta — Bupati Bireuen Ir. Mukhlis, S.T. terus memperjuangkan percepatan penyaluran jatah hidup (jadup) bagi masyarakat yang menjadi penyintas bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen.
Upaya tersebut dilakukan dengan menemui Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, di Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memastikan hak masyarakat terdampak bencana, khususnya mereka yang telah dinyatakan lulus proses verifikasi dan validasi tahap II, dapat segera menerima bantuan jadup dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bireuen, Muhajir Juli, dalam keterangannya yang melaporkan hasil pertemuan Bupati Bireuen dengan Menteri Sosial RI.
Menurut Muhajir, dalam pertemuan tersebut Bupati Mukhlis secara khusus meminta Menteri Sosial agar proses pencairan dan penyaluran jadup bagi penyintas bencana di Bireuen dapat dipercepat.
Bupati menyampaikan bahwa masyarakat yang telah melalui proses verifikasi dan validasi tahap II hingga kini masih menunggu kepastian penyaluran bantuan tersebut.
Di hadapan Menteri Sosial, Mukhlis menyampaikan kondisi masyarakat penyintas yang terus menantikan jadup sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam menjalani kehidupan setelah bencana.
“Kasihan rakyat kita di Bireuen, Pak. Mereka selalu bertanya-tanya tentang kapan jadupnya cair,” ujar Mukhlis sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Bupati berharap proses pencairan jadup tahap II tidak lagi membutuhkan waktu terlalu lama, mengingat bantuan tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat yang terdampak bencana dan masih berupaya memulihkan kehidupan mereka.
Kemensos Pastikan Jadup Segera Disalurkan
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen, khususnya kepada Bupati H. Mukhlis, yang dinilai telah bekerja keras dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan pascabencana.
Gus Ipul menyampaikan bahwa berbagai langkah yang dilakukan Pemkab Bireuen dalam penanganan bencana turut membantu pemerintah pusat dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Menteri Sosial juga memberikan apresiasi terhadap Pemkab Bireuen yang dinilai telah menyajikan data penerima bantuan secara akurat. Data tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data telah selesai dilakukan di Kementerian Dalam Negeri. Dengan selesainya tahapan tersebut, Kementerian Sosial akan melanjutkan proses administrasi menuju penyaluran jadup bagi masyarakat yang telah dinyatakan lulus verifikasi tahap II.
Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya secepat mungkin menyalurkan jadup kepada para penyintas bencana di Bireuen yang namanya telah dinyatakan lulus verifikasi.
Namun, Menteri Sosial juga meminta masyarakat tetap bersabar karena proses pencairan bantuan yang bersumber dari keuangan negara harus mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan administrasi yang berlaku.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran negara yang disalurkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menegaskan bahwa jadup yang disalurkan kepada masyarakat penerima akan diterima secara langsung dan utuh.
“Setiap rupiah jadup yang dikirim diterima langsung dan utuh oleh penerima. Tidak ada biaya apa pun,” tegasnya.
Menteri Sosial juga memastikan dana tersebut tidak akan mengendap di rekening pihak lain sebelum diterima oleh masyarakat yang berhak.
Bupati Tegaskan Semua Sektor Menjadi Perhatian
Usai bertemu Menteri Sosial, Bupati Bireuen, Mukhlis menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak mengabaikan satu pun kelompok masyarakat maupun sektor yang terdampak bencana.
Menurutnya, skala bencana yang cukup besar menyebabkan proses penanganan dan pemulihan membutuhkan waktu, anggaran, tenaga, serta perencanaan yang matang.
Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra dan berdampak cukup besar terhadap Kabupaten Bireuen telah menyebabkan kerusakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Sejumlah infrastruktur publik mengalami kerusakan, mulai dari jalan, jembatan, permukiman penduduk, sekolah, hingga fasilitas pelayanan kesehatan.
Dampak bencana juga dirasakan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian dan perikanan. Persawahan, tambak, perkebunan serta berbagai sumber mata pencaharian masyarakat turut terdampak.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Bireuen harus membagi perhatian dan sumber daya untuk menangani berbagai persoalan secara bersamaan.
Mukhlis menegaskan bahwa sejak awal Pemerintah Kabupaten Bireuen tidak pernah memiliki kebijakan untuk memprioritaskan satu sektor dengan mengabaikan sektor lainnya.
“Saya tegaskan, sejak awal tak ada niat memprioritaskan sektor A mengabaikan sektor B. Semua kami perhatikan. Semua kami tangani. Cuma semuanya butuh waktu, anggaran, dan tenaga. Tidak bisa serta-merta. Harus bertahap, terukur, dan terencana,” kata Mukhlis.
Ia menjelaskan, penanganan pascabencana bukan hanya berkaitan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat, tetapi juga menyangkut pemulihan infrastruktur, fasilitas umum, sarana pendidikan dan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, serta pemulihan kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah Aceh, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya.
Pertemuan dengan Menteri Sosial menjadi salah satu bentuk koordinasi tersebut, khususnya untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat penyintas bencana dapat terpenuhi melalui program bantuan yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
Minta Dukungan Seluruh Masyarakat
Bupati Mukhlis juga meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat Bireuen agar proses pemulihan daerah pascabencana dapat berjalan dengan baik.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga semangat kebersamaan dalam menghadapi dampak bencana yang hingga kini masih membutuhkan penanganan secara bertahap.
Dukungan tersebut, kata dia, tidak hanya diharapkan datang dari masyarakat yang berada di Kabupaten Bireuen, tetapi juga dari para tokoh masyarakat, tokoh daerah, serta diaspora Bireuen yang berada di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri.
Menurutnya, proses pemulihan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki kewajiban untuk bekerja dan memastikan berbagai kebutuhan masyarakat ditangani, sementara dukungan masyarakat akan menjadi kekuatan penting dalam mempercepat proses pemulihan.
“Mari sama-sama kita bersatu padu, saling menyingsingkan lengan baju, supaya proses pemulihan daerah tercinta bisa dilakukan lebih baik,” harap Mukhlis.
Sementara itu, Juru Bicara Pemkab Bireuen Muhajir Juli menegaskan bahwa pertemuan Bupati Bireuen dengan Menteri Sosial merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terdampak bencana.
Pemkab Bireuen, kata Muhajir, akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait berbagai kebutuhan masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana, termasuk memastikan penyaluran bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah Kabupaten Bireuen terus berupaya agar seluruh proses penanganan pascabencana dapat berjalan secara bertahap dan terukur, dengan tetap memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian utama,” demikian disampaikan Muhajir Juli.
