Detikacehnews.id | Bireuen – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Bireuen, Yusriadi, SH, memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, ST.
Menurut Yusriadi, berbagai kebijakan dan langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu satu tahun terakhir menunjukkan adanya kepemimpinan yang responsif, tegas, serta memiliki perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Yusriadi dalam keterangan pers kepada media, Selasa (30/9/2026). Ia mengatakan, terdapat sejumlah capaian strategis yang menurutnya patut mendapatkan perhatian publik karena dinilai memiliki dampak terhadap pelayanan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan aset daerah hingga kepentingan masyarakat.
“Kalau kita melihat perjalanan pemerintahan dalam satu tahun terakhir, ada beberapa capaian fundamental yang patut kita apresiasi. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Bupati Mukhlis bergerak cepat, tegas dan hadir ketika masyarakat membutuhkan,” ujar Yusriadi.
Ia menyebutkan, sedikitnya terdapat lima capaian yang menjadi perhatian Fraksi PKS DPRK Bireuen, yakni penanganan bencana banjir pada November 2025, lahirnya Qanun Penyertaan Modal Perumdam Tirta Krueng Peusangan, pengesahan Qanun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), pengembalian aset daerah serta tepat waktunya pengesahan APBK Perubahan Tahun Anggaran 2026.
 |
Foto: Ketua PKS Bireuen, Syahrizal, SP dan Anggota DPRK Bireuen Fraksi PKS, Hasanuddin.
Penanganan Banjir Dinilai Cepat
Salah satu hal yang menjadi sorotan Fraksi PKS adalah respons Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menangani bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025.
Yusriadi menilai, pemerintah daerah menunjukkan respons cepat sejak bencana terjadi. Menurutnya, penanganan tidak hanya berfokus pada evakuasi masyarakat, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan logistik, pengerahan alat berat serta upaya memulihkan pelayanan publik yang terdampak bencana.
“Ketika daerah lain masih melakukan pendataan, Bireuen di bawah komando Bupati Mukhlis sudah bergerak di lapangan. Evakuasi, logistik, alat berat dan pemulihan layanan publik langsung berjalan. Ini bukti pemimpin yang hadir saat rakyat susah,” katanya.
Ia menilai, kecepatan pemerintah dalam merespons kondisi darurat merupakan salah satu indikator penting dalam melihat efektivitas kepemimpinan daerah.
Menurutnya, masyarakat dalam situasi bencana tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga membutuhkan kehadiran pemerintah secara langsung di lapangan.
Qanun Penyertaan Modal Perumdam Dinilai Bersejarah
Capaian kedua yang diapresiasi Fraksi PKS adalah lahirnya Qanun Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Krueng Peusangan.
Yusriadi menyebut regulasi tersebut memiliki arti penting bagi penguatan kapasitas Perumdam sekaligus peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat Bireuen.
Menurutnya, pembentukan qanun tersebut merupakan langkah yang sudah lama dinantikan karena pembahasan mengenai penyertaan modal Perumdam telah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
“Qanun ini adalah satu-satunya qanun penyertaan modal Perumdam yang berhasil lahir dan ditetapkan menjadi Qanun Daerah Kabupaten Bireuen pada masa pemerintahan Bupati Mukhlis. Padahal, puluhan tahun lamanya tidak kunjung lahir,” jelasnya.
Ia mengatakan, penyertaan modal tersebut diharapkan tidak hanya dilihat sebagai kebijakan administratif, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan perusahaan daerah dalam memberikan pelayanan air bersih secara lebih optimal.
“Ini menjadi kunci untuk memperkuat modal dan memperluas pelayanan air bersih untuk rakyat Bireuen,” ujarnya.
Qanun TJSLP Dinilai Beri Manfaat bagi Masyarakat
Selanjutnya, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi atas disahkannya Qanun tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Yusriadi menilai, regulasi tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan kontribusi perusahaan agar memberikan manfaat yang lebih terukur bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurutnya, selama ini pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR masih membutuhkan penguatan dari sisi arah, koordinasi dan kebermanfaatannya.
Dengan adanya qanun tersebut, ia berharap kontribusi perusahaan dapat diarahkan secara lebih jelas untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat kurang mampu dan anak yatim serta pembangunan di tingkat gampong.
“Selama ini CSR perusahaan tidak jelas arahnya. Dengan Qanun TJSLP yang lahir dan disahkan di masa Bupati Mukhlis, sekarang ada kewajiban hukum bagi perusahaan untuk berbagi keuntungan bagi fakir miskin, anak yatim dan pembangunan gampong,” katanya.
Yusriadi menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan kepedulian sosial.
“Ini kebijakan yang sangat islami dan berkeadilan. Kami di Fraksi PKS sangat mendukung,” ujarnya.
Pengembalian Aset Daerah Dinilai Jadi Langkah Strategis
Capaian berikutnya yang menjadi perhatian Fraksi PKS adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam memperjuangkan pengembalian aset tanah milik pemerintah daerah yang sebelumnya berada dalam penguasaan institusi TNI.
Menurut Yusriadi, pengembalian aset tersebut merupakan proses yang tidak sederhana. Dibutuhkan komunikasi, koordinasi dan pendekatan yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak terkait.
Ia menilai keberhasilan tersebut menunjukkan adanya kesungguhan pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pengamanan aset milik daerah.
“Ini bukan perkara mudah. Butuh keberanian, komunikasi yang baik dengan TNI dan visi yang jelas. Alhamdulillah, berkat kegigihan dan kepiawaian kepemimpinan Saudara Mukhlis, aset itu kembali,” kata Yusriadi.
Ia menambahkan, aset tersebut nantinya dapat memberikan manfaat strategis bagi masyarakat karena direncanakan untuk mendukung pengembangan dan perluasan RSUD dr. Fauziah Bireuen.
Menurutnya, optimalisasi aset daerah untuk mendukung pelayanan publik merupakan langkah yang patut diapresiasi.
“Manfaatnya sangat besar untuk perluasan RSUD dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya.
APBK Perubahan 2026 Disahkan Tepat Waktu
Sementara itu, capaian kelima yang diapresiasi Fraksi PKS adalah pengesahan Qanun Daerah tentang APBK Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang dinilai berlangsung tepat waktu.
Yusriadi mengatakan, pengesahan anggaran perubahan secara tepat waktu memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah.
Menurutnya, ketepatan waktu tersebut juga menunjukkan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif.
“Ini menunjukkan eksekutif dan legislatif harmonis, perencanaan matang dan tata kelola keuangan yang sehat. Pengesahan yang tepat waktu memastikan program untuk rakyat tidak terlambat,” ujarnya.
Ia menilai, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dan DPRK menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, Yusriadi berharap komunikasi serta hubungan kerja yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif dapat terus dipertahankan.
Dorong Sinergi Berkelanjutan
Lebih lanjut, Yusriadi menegaskan bahwa apresiasi yang disampaikan Fraksi PKS bukan berarti pemerintah daerah tidak memiliki pekerjaan rumah ke depan.
Menurutnya, berbagai capaian yang telah diraih justru harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Ia berharap Bupati Bireuen bersama jajaran pemerintah daerah terus memperkuat pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan aset, memperhatikan masyarakat kurang mampu serta memastikan setiap kebijakan daerah memberikan manfaat yang nyata.
“Kita berharap sinergi positif antara Bupati dan DPRK Bireuen terus terjaga. Tujuannya bukan semata-mata keberhasilan pemerintah atau legislatif, tetapi bagaimana pembangunan Bireuen dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Yusriadi menilai, keberhasilan pembangunan daerah pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan seluruh unsur pemerintahan untuk membangun komunikasi, menjaga koordinasi dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Ia pun berharap capaian yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga pembangunan daerah ke depan semakin terarah serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
