Ketua DPD KNPI Bireuen, Muammar Kadafi, S.Pd.I
Detikacehnews.id | Bireuen - Langkah tegas dan penuh kepedulian kembali ditunjukkan oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST. Dalam sebuah keputusan yang menuai banyak pujian, Bupati menolak pembelian mobil dinas baru selama masa kepemimpinannya. Anggaran yang semula dialokasikan untuk pengadaan kendaraan pejabat justru dialihkan untuk membangun rumah layak huni bagi warga miskin di Kabupaten Bireuen.
Kebijakan ini mendapat apresiasi tinggi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bireuen. Ketua DPD KNPI Bireuen, Muammar Kadafi, S.Pd.I, mengungkapkan dukungannya terhadap keputusan tersebut. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar pencitraan politik, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.
Dalam pernyataannya, Kadafi menegaskan bahwa sikap Bupati Mukhlis mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pengalihan anggaran dari pembelian mobil dinas menjadi program pembangunan rumah layak huni adalah wujud nyata dari akuntabilitas dan integritas dalam tata kelola pemerintahan yang transparan.
"Langkah ini adalah contoh nyata bahwa pemerintah daerah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan rakyat. Tidak semua pemimpin berani mengambil keputusan seperti ini, terutama ketika menyangkut fasilitas bagi pejabat. Namun, Bupati Mukhlis telah membuktikan bahwa ia lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," ujar Kadafi.
Menurutnya, kebijakan ini juga merupakan bentuk penyeimbangan anggaran daerah yang lebih tepat sasaran. Di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di sektor perumahan, keputusan Bupati untuk tidak membeli mobil dinas baru adalah tindakan yang patut diapresiasi dan dijadikan contoh oleh daerah lain.
Berdasarkan data yang dihimpun, masih banyak warga Bireuen yang hidup dalam kondisi kurang layak, terutama dalam hal tempat tinggal. Banyak keluarga yang menempati rumah-rumah reyot, berdinding papan rapuh, atau bahkan masih tinggal di gubuk tanpa fasilitas memadai.
Dengan dialihkannya anggaran pembelian mobil dinas ke pembangunan rumah, harapannya semakin banyak keluarga yang mendapatkan hunian yang layak dan aman. Langkah ini juga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.
"Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar memahami skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Dengan mengalihkan dana untuk kebutuhan yang lebih mendesak, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas," tambah Kadafi.
Dengan keputusan ini, Kabupaten Bireuen telah memberikan contoh konkret tentang bagaimana pemimpin daerah dapat membuat kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya di Indonesia agar lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat dibandingkan kepentingan birokrasi yang tidak terlalu mendesak.
"Kami berharap kebijakan seperti ini tidak hanya berlaku sekali, tetapi menjadi komitmen berkelanjutan dalam pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Jika seluruh kepala daerah berpikir seperti ini, tentu kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat," tutup Kadafi.
Keputusan Bupati Mukhlis ini tidak hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi juga membawa harapan baru bagi masyarakat Bireuen. Dengan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, diharapkan Kabupaten Bireuen semakin maju dan sejahtera.
