Syahrizal Perjuangkan Aspirasi Guru Swasta di Hadapan Komisi X DPR RI

Ketua Komisi V DPRK Bireuen, Syahrizal, S.P.

 

Detikacehnews.id | Jakarta – Ketua Komisi V DPRK Bireuen, Syahrizal, S.P., menyoroti persoalan krusial yang dihadapi guru swasta terkait program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM, di Gedung DPR RI Jakarta, usai mengikuti Munas VI PKS di Hotel Sultan.


Menurut Syahrizal, selama ini guru-guru terbaik di sekolah swasta harus meninggalkan lembaga asal mereka untuk mengikuti seleksi P3K. Kondisi ini membuat sekolah swasta kehilangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sementara guru juga menghadapi dilema karena harus memilih antara tetap mengabdi di sekolah lama atau mengejar status dan kesejahteraan melalui P3K.

“Guru swasta memiliki peran penting dalam mendidik generasi bangsa. Jika mereka tidak diberi kesempatan yang adil, maka sekolah swasta akan terus kehilangan tenaga pendidik terbaiknya,” tegas Syahrizal.


Keluhan serupa juga datang dari para guru swasta. Salah seorang guru mengungkapkan keresahannya terkait kebijakan tersebut.


“Kami yang guru swasta bagaimana, Pak? Kami juga mendidik anak bangsa. Mohon diperhatikan nasib kami,” ungkap seorang guru swasta dalam aspirasi yang disampaikan kepada Syahrizal.

Syahrizal menegaskan, dengan membuka kesempatan bagi guru swasta untuk mengikuti P3K tanpa harus meninggalkan sekolah asal, pemerintah tidak hanya menjaga kualitas pendidikan di sekolah swasta, tetapi juga dapat menambah kuota penerimaan tenaga pendidik baru sekaligus membuka lapangan kerja bagi lulusan pendidikan.


Isu ini mendapat sambutan positif dari Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti. Ia menegaskan bahwa persoalan guru swasta juga menjadi perhatian nasional dan sudah dibahas dalam forum DPR RI bersama pemerintah.


“Aspirasi ini bukan hanya datang dari Bireuen, tetapi juga dari banyak daerah lainnya. Insha Allah akan terus kita perjuangkan, apalagi saat ini sedang berlangsung pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),” ujar Reni.


Dengan adanya perhatian dari wakil rakyat di daerah maupun pusat, Syahrizal berharap pemerintah dapat segera menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif bagi guru swasta, sehingga kesejahteraan dan dedikasi mereka dalam mendidik anak bangsa benar-benar diakui secara adil.