.jpg)
Detikacehnews.id | Bireuen - Di tengah upaya pemulihan masyarakat pascabencana yang masih diwarnai trauma, kehilangan, dan ketidakpastian, muncul berbagai narasi di ruang publik yang dinilai berpotensi memperkeruh situasi. Sejumlah pihak dinilai lebih menonjolkan opini yang bernuansa provokatif dibandingkan kontribusi nyata dalam proses pemulihan masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan Humas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Keuchik Baihakki kepada media (26/1) yang menyampaikan keprihatinannya terhadap berkembangnya wacana publik yang dinilai kurang konstruktif di tengah situasi darurat pascabencana.
Menurut Baihakki, kritik dan kontrol sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa kritik seharusnya disampaikan secara objektif, proporsional, dan berorientasi pada solusi, bukan justru memperbesar kegelisahan masyarakat.
“Apa yang kita harapkan adalah kritik yang membangun. Ketika narasi yang muncul justru mempermainkan emosi publik tanpa menawarkan jalan keluar, maka hal itu berpotensi menambah beban psikologis masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, sebagian narasi yang berkembang saat ini lebih menitikberatkan pada pembentukan opini dan tekanan emosional, sementara aspek kerja nyata, pendampingan di lapangan, serta dukungan langsung kepada masyarakat terdampak belum terlihat secara signifikan.
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat membutuhkan kehadiran, kerja konkret, dan solusi. Narasi yang tidak diimbangi dengan tindakan nyata berisiko menimbulkan salah persepsi dan kegaduhan sosial,” katanya.
Baihakki mengingatkan bahwa masyarakat pascabencana berada dalam kondisi rentan, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, informasi dan opini yang beredar di ruang publik seharusnya disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif lanjutan, seperti menurunnya kepercayaan sosial dan terganggunya solidaritas masyarakat.
“Situasi darurat menuntut kehati-hatian dalam berkomunikasi. Narasi yang berlebihan dan tidak terverifikasi dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat yang sedang berusaha bangkit,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Baihakki juga menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab individu atau satu jabatan tertentu. Menurutnya, proses penanggulangan dan pemulihan bencana merupakan kerja kolektif yang melibatkan berbagai pihak, lintas lembaga, dan lintas kewenangan.
“Penanganan bencana adalah kerja sistemik. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat terkait, serta masyarakat. Evaluasi tentu diperlukan, namun harus dilakukan secara proporsional dan berbasis data,” katanya.
Ia mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan di tingkat desa, berperan aktif menjaga stabilitas sosial dan kondusivitas di tengah situasi pascabencana. APDESI Kabupaten Bireuen, lanjutnya, mendorong para keuchik dan perangkat desa untuk menjadi penguat solidaritas sosial, memastikan distribusi bantuan berjalan dengan baik, serta mengawal proses pemulihan secara transparan dan adil.
“Desa harus menjadi ruang aman bagi masyarakat, tempat pemulihan berlangsung dengan tenang dan bermartabat. Stabilitas sosial di tingkat desa sangat menentukan keberhasilan pemulihan secara keseluruhan,” ujarnya.
Baihakki menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa bencana seharusnya tidak dijadikan sebagai ruang untuk memperuncing perbedaan atau kepentingan tertentu. Fokus utama, menurutnya, adalah kepentingan masyarakat terdampak dan keberlanjutan proses pemulihan.
“Masyarakat membutuhkan solusi yang nyata, kerja bersama, dan empati. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi secara positif demi percepatan pemulihan dan ketahanan sosial masyarakat,” pungkasnya.
