Detikacehnews.id | Bireuen, daerah yang kita cintai ini, tengah berada di persimpangan penting. Pasca-bencana banjir bandang dan longsor pada November 2025, energi kolektif masyarakat semestinya tercurah sepenuhnya untuk pemulihan infrastruktur dan penguatan ekonomi gampong. Namun belakangan, ruang publik justru diramaikan oleh narasi spekulatif yang menyentuh ranah personal pemimpin daerah.
Tudingan bahwa Bupati Bireuen “pura-pura sakit” untuk menghindari silaturahmi dengan tim sukses sebagaimana berkembang di media siber menurut hemat saya merupakan simplifikasi yang kurang proporsional dan mengabaikan sisi kemanusiaan. Apalagi, selama dua hari pada momen Lebaran, Bupati telah menyediakan waktu khusus untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di pendopo.
Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan adat peumulia jamee, kita perlu bijak membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan prasangka yang menyasar pribadi. Menuduh seorang pemimpin memalsukan kondisi kesehatannya bukan saja tidak berdasar secara medis, tetapi juga berpotensi mencederai semangat ukhuwah yang menjadi fondasi pembangunan Bireuen.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), seorang kepala daerah memikul beban manajerial yang tidak ringan. Tanggung jawab tersebut semakin besar di tengah upaya percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) tahap pertama serta pemulihan akses pendidikan yang sempat terganggu akibat bencana.
Mari kita melihat persoalan ini secara jernih. Berdasarkan Statistik Daerah Bireuen 2025, upaya penanggulangan kemiskinan dan pemulihan pascabencana membutuhkan perhatian intensif. Jadwal yang padat mulai dari koordinasi dengan kementerian di Jakarta hingga peninjauan langsung ke pelosok gampong untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran tentu menguras stamina fisik siapa pun.
Mengasumsikan sakitnya seorang Bupati sebagai strategi “menghindar” bukanlah narasi yang konstruktif. Justru di saat seperti inilah stabilitas kepemimpinan sangat dibutuhkan agar program dalam RKPK Bireuen 2026 dapat berjalan sesuai jadwal demi kesejahteraan masyarakat.
Kita tentu tidak menutup mata terhadap pentingnya silaturahmi. Namun dalam konteks pembangunan daerah, silaturahmi seharusnya berbasis substansi, bukan semata kepentingan kelompok atau tim tertentu. Energi kepemimpinan perlu difokuskan pada hal-hal strategis yang berdampak langsung bagi rakyat.
Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa pemerintahan gampong dan daerah harus berjalan secara transparan dan berkeadilan. Jika energi seorang kepala daerah terkuras untuk melayani tuntutan politis jangka pendek, siapa yang akan memastikan jembatan-jembatan desa yang putus segera dibangun kembali? Siapa pula yang mengawal distribusi bibit unggul bagi petani tepat waktu?
Saya teringat kisah seorang ibu di salah satu gampong di Kecamatan Kuta Blang. Dengan penuh ketabahan, ia tetap mengantar anaknya ke sekolah meski harus menyeberangi sisa-sisa lumpur pascabencana. Semangat pantang menyerah rakyat kecil inilah yang semestinya menjadi inspirasi bersama.
Kritik tentu diperlukan sebagai kontrol sosial. Namun biarlah kritik lahir dari analisis kebijakan yang tajam misalnya terkait transparansi anggaran atau percepatan pembangunan infrastruktur bukan dari dugaan yang menyerang fisik dan martabat pribadi seorang pemimpin.
Solusi ke depan bagi masyarakat Bireuen bukanlah kegaduhan persepsi, melainkan penguatan kolaborasi. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kanal komunikasi publik yang lebih terbuka agar tidak terjadi sumbatan informasi yang memicu prasangka.
Di sisi lain, para pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat diharapkan dapat menghadirkan edukasi politik yang sehat. Kita harus kembali pada semangat saling menghargai. Bireuen tidak akan maju jika energinya habis untuk saling curiga, terlebih di ruang media sosial.
Akhirnya, mari kita berikan ruang bagi pemimpin kita untuk pulih dan kembali bekerja. Tugas besar menanti: memastikan setiap warga terdampak bencana mendapatkan haknya, serta menjaga Bireuen tetap menjadi “Kota Juang” yang bermartabat.
Jangan biarkan riuh politik sesaat mengaburkan fokus kita pada kemanusiaan dan pembangunan berkeadilan. Kedepankan tabayyun sebelum menghakimi, karena di atas kepentingan politik, ada etika dan rasa kemanusiaan yang harus terus kita jaga.
Penulis: Anwar, S.Ag., M.A.P., Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.
