Detikacehnews.id | Bireuen – Wakil Bupati Bireuen, Ir. Razuardi, M.T., menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah Himpunan Ulama Dayah Aceh (PW HUDA) Kabupaten Bireuen periode 2026–2031 yang berlangsung di Aula Universitas Islam Aceh (UIA), Rabu (9/9/2026).
Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi keberlanjutan peran ulama dayah dalam kehidupan masyarakat Bireuen. Selain menjadi bagian dari penguatan organisasi ulama dayah, momentum tersebut juga diharapkan semakin memperkokoh sinergi antara ulama dan pemerintah dalam membina umat, memperkuat pendidikan keislaman, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Wakil Bupati Bireuen Ir. Razuardi, M.T., dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada jajaran pengurus PW HUDA Kabupaten Bireuen yang baru dilantik untuk masa bakti 2026–2031.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Bireuen, Razuardi berharap keberadaan HUDA tidak hanya menjadi wadah berhimpun para ulama dayah, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam memberikan pemikiran, nasihat dan solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, pendidikan, moral serta pembinaan generasi muda. Dalam konteks tersebut, peran ulama dinilai sangat penting sebagai salah satu unsur yang memiliki kedekatan dan pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh.
“Saya berharap HUDA menjadi rumah besar para ulama untuk bermusyawarah, menyatukan langkah, memberikan solusi bagi umat, serta melahirkan gagasan bagi kemajuan Bireuen. Mari kita perkuat kemitraan ulama dan pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Razuardi.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bireuen terbuka terhadap berbagai masukan dan pemikiran yang disampaikan para ulama sebagai bagian dari upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Kemitraan antara ulama dan pemerintah, kata Razuardi, diharapkan dapat dibangun secara konstruktif dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama. Dengan demikian, ulama dapat terus memberikan kontribusi melalui pemikiran dan pembinaan keagamaan, sementara pemerintah menjalankan tugas pelayanan dan pembangunan sesuai dengan kewenangannya.
Pelantikan PW HUDA Kabupaten Bireuen periode 2026–2031 diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan shalawat, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Aceh.
Selanjutnya, Ketua Panitia, Dr. Musbani, M.A., menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan pelantikan pengurus organisasi ulama dayah tersebut.
Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus oleh Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar HUDA, Dr. Tgk. H.T. Mursal M. Nur, S.HI., M.H.
Setelah pembacaan SK, prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pengurus PW HUDA Kabupaten Bireuen periode 2026–2031 dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus Besar HUDA Aceh, Dr. Tgk. H. Anwar Usman, M.M.
Adapun Majelis Tanfiziyah PW HUDA Kabupaten Bireuen periode 2026–2031 dipimpin oleh Abati Muzakir Abdul Wahab, S.HI., sebagai Ketua Umum. Posisi Wakil Ketua Umum dijabat oleh Abati Agussalim, M.A., Sekretaris Umum oleh Dr. Tgk. Musbani, M.A., serta Bendahara Umum oleh Tgk. M. Jafar Abd.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan prosesi peusijuek PW HUDA Kabupaten Bireuen periode 2026–2031 yang dilakukan oleh Waled Abdul Hadi.
Prosesi peusijuek tersebut menjadi bagian dari tradisi dan simbol doa serta harapan agar kepengurusan HUDA Kabupaten Bireuen yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik, menjaga persatuan para ulama, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Setelah prosesi peusijuek, dilaksanakan penyerahan pataka atau bendera HUDA kepada jajaran pengurus PW HUDA Kabupaten Bireuen yang baru dilantik. Penyerahan tersebut sekaligus menandai dimulainya masa kepengurusan baru PW HUDA Kabupaten Bireuen untuk periode lima tahun ke depan.
Dalam rangkaian sambutan, sejumlah pesan disampaikan, mulai dari Ketua Demisioner, Ketua PW HUDA Kabupaten Bireuen yang baru dilantik, Ketua PB HUDA, hingga Wakil Bupati Bireuen.
Kehadiran sejumlah unsur pemerintahan dan tokoh ulama dalam kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya posisi HUDA sebagai salah satu wadah ulama dayah dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Bireuen, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, para ulama, pimpinan dayah, para teungku, Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA), serta Ketua dan jajaran Pengurus Wilayah HUDA Kabupaten Bireuen.
Bagi Bireuen yang memiliki tradisi pendidikan dayah dan kehidupan keagamaan yang kuat, keberadaan HUDA diharapkan dapat terus menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai keislaman sekaligus merespons berbagai dinamika yang dihadapi masyarakat.
Terlebih, perkembangan zaman menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi generasi muda. Persoalan pendidikan, penggunaan teknologi dan media sosial, pergaulan, moralitas, hingga berbagai persoalan sosial membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan karakter dan nilai-nilai agama.
Dalam konteks tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk ulama dan lembaga pendidikan dayah. Sebaliknya, pemerintah juga memiliki peran dalam menciptakan kebijakan dan lingkungan pembangunan yang mendukung penguatan pendidikan agama serta pembinaan masyarakat.
Karena itu, sinergi antara ulama dan umara menjadi salah satu modal penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Bireuen. Kemitraan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diwujudkan melalui komunikasi, musyawarah dan kerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat.
Wakil Bupati Razuardi juga berharap kepengurusan HUDA yang baru dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta mampu merangkul seluruh unsur ulama dayah di Kabupaten Bireuen.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut harus ditempatkan dalam semangat musyawarah dan kepentingan bersama, sehingga dapat menghasilkan gagasan yang konstruktif bagi umat dan daerah.
Pemerintah Kabupaten Bireuen, lanjutnya, akan terus membangun komunikasi dan kemitraan dengan para ulama sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial dan keagamaan masyarakat.
Dengan dilantiknya kepengurusan PW HUDA Kabupaten Bireuen periode 2026–2031, diharapkan organisasi tersebut dapat semakin memperkuat perannya dalam membina umat, meningkatkan kualitas pendidikan dayah, menjaga nilai-nilai keislaman, serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah.
Pelantikan ditutup dengan pembacaan doa oleh Dr. Nazaruddin, M.A., dilanjutkan dengan penutupan dan dokumentasi bersama.
Kepengurusan baru PW HUDA Kabupaten Bireuen periode 2026–2031 diharapkan mampu membawa organisasi tersebut semakin aktif dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi yang kuat antara ulama, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam menjaga kehidupan sosial-keagamaan sekaligus mendorong Bireuen menuju daerah yang religius, berpendidikan dan berkemajuan.
