BPBD Catat Penurunan Pengungsi di Bireuen, Data Penerima DTH Akhir Januari Capai 736 KK

 
Detikacehnews.id | Bireuen – Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil verifikasi terbaru, jumlah pengungsi kini tercatat tersisa 359 kepala keluarga (KK) yang masih berada dalam kondisi pengungsian.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian, Jumat (6 Februari 2026), menyampaikan bahwa ratusan pengungsi tersebut tersebar di 28 desa pada tujuh kecamatan di Kabupaten Bireuen. Ia menjelaskan bahwa jumlah pengungsi terus berkurang secara bertahap seiring sebagian warga mulai mendapatkan tempat tinggal sementara di luar lokasi pengungsian.

Menurutnya, sejumlah korban bencana telah memilih tinggal di rumah kontrakan, menumpang di rumah keluarga, maupun memanfaatkan hunian pinjaman dari tetangga atau kerabat. Kondisi ini menunjukkan adanya proses pemulihan bertahap pascabencana, meskipun sebagian warga masih membutuhkan dukungan pemerintah.


“Ada yang sudah mengontrak rumah, ada yang tinggal sementara di rumah keluarga, dan ada juga yang mendapatkan pinjaman hunian dari tetangga,” ujar Doli.


Meski jumlah pengungsi menurun, BPBD Bireuen tetap memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi. Pemerintah daerah secara berkala menyalurkan bantuan logistik berupa bahan pangan, perlengkapan tidur, serta kebutuhan pokok lainnya bagi masyarakat terdampak.


Dalam beberapa waktu terakhir, BPBD juga telah menyalurkan puluhan kasur palembang kepada korban bencana yang masih membutuhkan, khususnya mereka yang masih bertahan di lokasi pengungsian maupun hunian sementara. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus menjaga kesehatan para korban selama masa pemulihan.


Sementara itu, terkait bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH), Doli menjelaskan bahwa berdasarkan data per 27 Januari 2026, jumlah penerima DTH tercatat sebanyak 736 kepala keluarga. Penyaluran dana tersebut dilakukan secara bertahap melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada korban bencana hidrometeorologi.


Ia menuturkan bahwa DTH pada prinsipnya diperuntukkan sebagai bantuan biaya sewa hunian sementara. Namun di lapangan, sebagian masyarakat memanfaatkan dana tersebut sebagai tambahan biaya untuk membeli tanah tapak rumah. Lahan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pembangunan hunian tetap yang direncanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).


“Dana Tunggu Hunian akan terus ditransfer secara bertahap oleh bank Himbara kepada korban bencana. Pemanfaatannya disesuaikan kebutuhan masing-masing keluarga, termasuk untuk mendukung rencana pembangunan hunian tetap,” jelasnya.


Doli juga menegaskan bahwa seluruh proses penanggulangan bencana hidrometeorologi, termasuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, berada di bawah koordinasi BNPB. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang membantu pelaksanaan program di lapangan agar berjalan lancar.


“Perlu dipahami bersama bahwa pemerintah kabupaten berfungsi sebagai fasilitator. Seluruh proses penanggulangan, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi, dilaksanakan langsung oleh BNPB,” tegasnya.


Pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana. Selain penanganan kebutuhan dasar, perhatian juga diarahkan pada pembangunan hunian tetap, pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.


Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal dan lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan.