Detikacehnews.id | Bireuen - Pemerintah pusat menargetkan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen mulai dilaksanakan pada awal April 2026 mendatang. Upaya ini merupakan bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang saat ini terus dilakukan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana, Safrizal ZA, saat ditemui awak media di Pendopo Bupati Bireuen, Senin (16/3) sore.
Safrizal menjelaskan, proses pembangunan hunian tetap akan segera dimulai setelah seluruh data korban bencana terverifikasi secara akurat. Verifikasi data menjadi tahap penting untuk memastikan bantuan pembangunan rumah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
“Insya Allah, setelah semua data terverifikasi secara akurat, awal April seluruh lokasi rumah yang rusak parah dan hilang di Kabupaten Bireuen sudah mulai dibangun,” ujar Safrizal.
Ia mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan hunian tetap tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat. Bahkan, ia mengaku telah menerima perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, agar proses pembangunan hunian bagi korban bencana dapat dipercepat.
Menurut Safrizal, percepatan tersebut terutama difokuskan pada proses validasi data korban, sehingga masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.
Berdasarkan data sementara yang telah dihimpun, hampir seluruh calon penerima hunian tetap di Kabupaten Bireuen telah melalui proses validasi. Ia menyebutkan bahwa hanya tersisa sebagian kecil data yang masih dalam tahap penyempurnaan dan diyakini akan segera rampung dalam waktu dekat.
“Untuk Kabupaten Bireuen, hampir seluruh sasaran penerima hunian tetap sudah valid. Tinggal sedikit lagi yang perlu diselesaikan, dan dalam waktu dekat kami optimistis semuanya akan tuntas,” jelasnya.
Selain membahas percepatan pembangunan hunian tetap, Safrizal juga menanggapi aksi protes sejumlah korban banjir yang beberapa waktu lalu mendirikan tenda pengungsian di kawasan Kantor Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Ia meminta pemerintah daerah, khususnya Bupati dan jajaran terkait, agar tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang terdampak bencana. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa sebagian dari para pengungsi tersebut diketahui telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) dari pemerintah.
Menurutnya, penerima DTH seharusnya sudah dapat menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara, sehingga tidak perlu lagi mengungsi di kawasan pusat administrasi pemerintahan.
“Jika saudara-saudara kita ini sudah mendapatkan Dana Tunggu Hunian, seharusnya tidak lagi mengungsi. Apalagi mereka mendirikan tenda di area kantor pusat administrasi pemerintah,” ungkapnya.
Kunjungan Safrizal ke Kabupaten Bireuen juga dalam rangka menyerahkan bantuan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bagi masyarakat yang terdampak banjir.
Bantuan tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk perlengkapan ibadah dan pakaian. Di antaranya 250 eksemplar Al-Qur’an, 500 sajadah, 250 sarung, 250 mukena, 5.000 celana, 300 jaket, 1.000 kemeja, 1.000 sarung tambahan, 1.000 potong aneka pakaian, serta 500 jilbab.
Selain itu, Satgas PRR Aceh juga menyalurkan 600 paket bantuan peralatan dapur untuk membantu kebutuhan rumah tangga para korban bencana.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Pendopo Bupati Bireuen dan turut disaksikan oleh Bupati Bireuen Mukhlis, Wakil Bupati Bireuen Razuardi Ibrahim, Penjabat Sekretaris Daerah Bireuen Hanafiah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Dalam kesempatan tersebut, Safrizal juga menegaskan bahwa percepatan penanganan pascabencana sangat bergantung pada keakuratan data korban. Ia menekankan pentingnya pendataan yang dilakukan secara rinci dengan sistem by name by address agar seluruh bantuan dan program rehabilitasi dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Selain itu, data yang disusun juga harus memuat pilihan pola hunian tetap bagi masyarakat terdampak, baik berupa hunian tetap komunal maupun hunian tetap in situ di lokasi asal warga.
Dengan proses pendataan yang akurat dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Kabupaten Bireuen dapat segera terealisasi dan memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terdampak.
